PROPERTI – Disamping bank nasional, andil bank-bank daerah atau yang dikenal dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam menyalurkan pembiayaan untuk perumahan cukup besar. Oleh karena itu, Aliansi Pengembang Perumahan Nasional
PROPERTI – Peraturan Menteri PUPR No. 20/M/PRT/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah bagi MBR bertujuan untuk memastikan tingkat keterhunian rumah bersubsidi. Peraturan tersebut menegaskan, Debitur diharuskan untuk menghuni Rumah
KOLOM -Membaca berita di Bisnis Indonesia edisi 27 Maret 2021, disatu sisi melihat program FLPP semakin luar biasa dimana tahun 2021 meningkat dari 102.500 unit di tahun 2020 menjadi 157.500
PROPERTI – Aplikasi SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi) yang diluncurkan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di akhir tahun 2020
PROPERTI – Pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus kembangkan teknologi informasinya dalam menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan
PROPERTI –Di tengah pandemi Covid-19 yang belum reda, sektor properti diharapkan menjadi penopang utama pemulihan ekonomi nasional karena mampu menggerakkan sektor lainnya. Lebih dari itu, ternyata sektor properti khususnya perumahan
PROPERTI – Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di akhir tahun 2019 telah meluncurkan aplikasi terbarunya, yaitu SiPetruk (Sistem Pemantauan
INFO PERBANKAN – Bank yang pro kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu ya Bank BTN, karena terbukti dengan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nya yang diberikan untuk rumah subsidi. Demikian
OPINI – Program Subsidi Rumah, mulai tahun 2010 dikenal dengan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Sebagai Pengamat maupun Pelaku Program Perumahan untuk MBR, penulis masih merasakan Program FLPP ini belum
NASIONAL – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berupaya adanya peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75% menjadi 70%. Oleh karena itu, Kementerian PUPR menargetkan 222.876 unit bantuan pembiayaan