PROPERTI – Pandemi Covid-19 yang melanda di lebih dari 200 negara di dunia, telah meluluhlantahkan hampir seluruh industri, tak terkecuali sektor properti. Penyebab utamanya adalah turunnya daya beli masyarakat, dimana
PROPERTI – Tahun 2021 pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan
PEMBIAYAAN – Guna memastikan penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berjalan maksimal sesuai dengan target penyaluran, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Layanan
PROPERTI – Diberlakukannya kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, sejak Senin, 14 September kemarin, tidak mengurangi minat masyarakat untuk membeli rumah. Per hari pertama diberlakukannya PSBB,
NASIONAL – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan bahwa sektor perumahan harus memiliki peranan besar dalam mendukung mitigasi dampak ekonomi dari Pandemi COVID-19. Efek berganda (multiplier
NASIONAL – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengadakan pameran Perumahan Subsidi yang pertama digelar secara virtual di Indonesia pada tanggal 25
NASIONAL – Sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni hunian layak dari 56,75%
PROPERTI – Sistem Informasi untuk Pengembang yang dikenal dengan SiKumbang yang merupakan aplikasi yang disediakan khusus bagi pengembang untuk memasukkan semua data perumahan subsidinya ke Sistem Informasi KPR Bersubsidi alias
BERITA UTAMA – Indonesia masih berpeluang untuk mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif di tengah pertumbuhan ekonomi global yang negatif akibat pandemi Covid-19. Properti bisa menjadi salah satu pendorong untuk catatan positif
UMUM – Sejak tahun 2018, setiap tahunnya Kementerian Keuangan meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Sekretariat Jenderal, Biro Keuangan untuk melakukan penilaian kinerja aspek layanan Badan