Propertynbank.com – Pertumbuhan kawasan industri dan masuknya investasi baru tidak hanya membutuhkan pembangunan pabrik serta infrastruktur pendukung. Ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi pekerja juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem kawasan industri yang berkelanjutan.
Melihat kebutuhan tersebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong kolaborasi dengan pengelola kawasan industri, pengembang, perbankan, dan investor untuk mempercepat penyediaan hunian bagi pekerja.
Hal tersebut disampaikan dalam ATTEC Global Investment Forum, bagian dari rangkaian Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SMEs Expo (JITEX) 2026 yang berlangsung di JIEXPO Convention Centre, Kemayoran, Jakarta.
Forum yang digelar Asian Trade, Tourism and Economics Council (ATTEC) bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas peluang investasi sekaligus penguatan ekosistem ekonomi.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, kerja sama perdagangan internasional Indonesia juga membuka peluang investasi, terutama investasi yang berorientasi ekspor.
“Kita mempunyai banyak perjanjian dagang. Perjanjian tersebut tidak hanya memenuhi perdagangan, tetapi juga memenuhi investasi. Ketika kita mempunyai banyak peluang ekspor dan akses ekspor ke berbagai negara, dengan sendirinya investasi akan datang, terutama investasi yang berorientasi ekspor,” ujar Budi.
Hunian Jadi Infrastruktur Pendukung Investasi
Ketua Umum ATTEC Budihardjo Iduansjah menilai pembangunan kawasan ekonomi dan industri perlu diikuti dengan penyediaan berbagai fasilitas pendukung, termasuk hunian pekerja.
“Investasi di kawasan ekonomi dan industri tidak hanya membutuhkan pembangunan pabrik dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia serta fasilitas pendukung, termasuk penyediaan rumah bagi para pekerja,” katanya.
Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, memaparkan peluang pembiayaan perumahan bagi pekerja kawasan industri.
Menurut Sid, pertumbuhan kawasan industri secara langsung akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Karena itu, aspek kesejahteraan pekerja, termasuk akses terhadap rumah, perlu dirancang sebagai bagian dari ekosistem kawasan.
“Setiap kawasan industri menurut pandangan kami memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni. Karena jumlah penyerapan pegawai dan kebutuhan pekerja akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya kawasan industri,” ujar Sid.
Ia menambahkan, kepemilikan rumah menjadi salah satu bentuk kesejahteraan yang diharapkan pekerja.
“Salah satu kesejahteraan yang selalu diharapkan oleh para pekerja itu adalah berumah. Di sinilah peran BP Tapera masuk,” jelasnya.
Buka Kolaborasi dengan Kawasan Industri
Menurut Sid, dalam pelaksanaan program tiga juta rumah, penerima manfaat KPR subsidi juga banyak berasal dari kalangan buruh yang bekerja di kawasan industri.
Kondisi tersebut menjadi peluang bagi BP Tapera untuk membangun skema kolaborasi yang lebih terencana bersama pengelola kawasan industri.
“Kami ingin berkolaborasi bagaimana secara strategis dan terencana, kami bisa mendukung kawasan industri ini dengan perkembangan perumahannya,” ungkap Sid.
Untuk memperluas akses pembiayaan, BP Tapera saat ini bekerja sama dengan 43 mitra perbankan dalam penyaluran KPR subsidi.
Hingga September 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP tercatat sekitar 153.161 unit rumah dengan nilai pembiayaan mencapai sekitar Rp19,1 triliun.
Dari sisi skema pembiayaan, KPR subsidi menawarkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat. Di antaranya uang muka mulai 1 persen, suku bunga tetap 5 persen, serta tenor pembiayaan hingga 40 tahun.
“Melalui program ini DP-nya hanya perlu 1 persen saja. Suku bunganya 5 persen dan ini tidak berubah hingga KPR tersebut lunas dan rumah menjadi milik,” jelas Sid.
Dengan tenor hingga 40 tahun, cicilan juga dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Sid menyebut, dalam skema tertentu cicilan rumah dapat berada di kisaran Rp700 ribu per bulan.
Tak Hanya Rumah Tapak
Selain pembiayaan rumah tapak, BP Tapera juga mengembangkan skema KPR rusun subsidi. Skema ini dinilai relevan bagi pekerja yang membutuhkan hunian dengan lokasi lebih dekat dengan tempat kerja, terutama di kawasan perkotaan dan wilayah dengan harga lahan yang relatif tinggi.
Program KPR subsidi juga dilengkapi sejumlah dukungan, antara lain bantuan uang muka sebesar Rp4 juta, pembebasan PPN, serta dukungan premi asuransi dari perbankan.
Melalui forum investasi tersebut, BP Tapera melihat peluang untuk mempertemukan kebutuhan investasi kawasan industri dengan kebutuhan hunian pekerja. Dengan demikian, penyediaan rumah tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari perencanaan kawasan yang menghubungkan lokasi kerja, tempat tinggal, pembiayaan, dan kesejahteraan tenaga kerja.
“Ini yang selalu kita komunikasikan kepada masyarakat khususnya buruh, agar ini meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan pada akhirnya terjadi wealth creation bagi setiap individu tersebut,” pungkas Sid.
