Propertynbank.com – Program pembiayaan perumahan melalui FLPP dan Tapera memasuki fase yang membutuhkan kerja lebih terintegrasi. Bukan semata soal berapa banyak rumah yang dibangun, tetapi berapa banyak rumah subsidi yang benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan kemudian dihuni.
Per 16 September 2026, realisasi FLPP tercatat 150.750 unit atau sekitar 43,1% dari target 350.000 unit tahun 2026. Artinya, masih terdapat ruang yang sangat besar untuk mengejar target pada sisa tahun berjalan.
Bahkan pada evaluasi 28 September 2026, BP Tapera mencatat realisasi 160.070 unit atau 45,73%, dengan potensi demand yang telah teridentifikasi sebanyak 48.679 unit. Jika potensi tersebut terealisasi, capaian dapat meningkat menjadi sekitar 208.749 unit.
Jangan hanya mengejar supply, kejar demand sampai ke akar rumput
Menurut saya, tantangan FLPP bukan hanya menyediakan rumah. Rumah sudah ada, tetapi calon pembeli yang memenuhi persyaratan pembiayaan harus ditemukan, diprofilkan dan didampingi sampai akad.
Karena itu, strategi tiga bulan terakhir 2026 harus bergeser dari pendekatan supply driven menjadi demand driven dan segmented.
BP Tapera sendiri telah mengidentifikasi bahwa pekerja swasta, pegawai dan buruh merupakan kelompok besar penerima FLPP. Per 16 September, pekerja swasta mencapai 92.934 unit atau 61,65% dari realisasi.
Namun saya melihat ada satu ekosistem yang belum boleh ditinggalkan: desa.
Pemda harus menjadi simpul percepatan
Pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena persoalan perumahan bersentuhan langsung dengan:
tata ruang;
perizinan;
pertanahan;
PSU;
data masyarakat;
akses transportasi;
kependudukan;
dan kebutuhan hunian masyarakat di wilayahnya.
BP Tapera sendiri mencatat bahwa perizinan, tata ruang, status lahan, kesiapan unit serta proses verifikasi calon debitur merupakan sejumlah tantangan penyaluran FLPP.
Karena itu, Pemprov dan Pemkab/Pemkot jangan hanya menjadi penerima laporan program perumahan, tetapi harus menjadi bagian dari mesin eksekusi.
Organisasi desa jangan hanya menjadi penonton
Di sinilah organisasi desa seperti ABPEDNAS dan jejaring BPD dapat mengambil peran strategis.
BPD memiliki akses langsung kepada masyarakat desa. Mereka mengetahui:
siapa yang belum memiliki rumah, siapa yang masih mengontrak, siapa pekerja formal, siapa pelaku UMKM, siapa anak muda yang sudah menikah, dan siapa masyarakat yang membutuhkan hunian.
Data sosial tersebut tentu harus tetap diverifikasi melalui mekanisme resmi dan ketentuan perbankan. Tetapi jaringan desa dapat menjadi kanal sosialisasi dan penjaringan demand, bukan sebagai pengganti proses credit assessment bank.
Saya melihat modelnya bisa dibuat sederhana:
Desa → BPD/organisasi desa → pendataan calon MBR → pengembang → bank penyalur → BP Tapera → akad → rumah dihuni.
Dengan demikian, masyarakat tidak sekadar mendengar bahwa ada program FLPP, tetapi mendapatkan informasi rumahnya di mana, syaratnya apa, cicilannya berapa, banknya siapa dan bagaimana proses pengajuannya.
Perlu “Gerakan Percepatan Demand Perumahan”
Menurut saya, pemerintah bersama BP Tapera dapat membangun gerakan nasional yang mempertemukan sedikitnya lima kekuatan:
BP Tapera — pembiayaan dan data program.
Perbankan — verifikasi dan akad kredit.
Pengembang/asosiasi perumahan — menyediakan rumah siap huni.
Pemda — membuka bottleneck regulasi, tata ruang, perizinan dan data.
Organisasi masyarakat/desa — memperluas sosialisasi dan menemukan calon penerima manfaat.
Ditambah perusahaan dan HRD, khususnya untuk memprofilkan pekerja yang berpotensi menjadi debitur. Pendekatan ini juga sejalan dengan strategi BP Tapera pada September 2026 yang mendorong kolaborasi dengan kantor wilayah bank, pemerintah provinsi, pengembang lokal dan HRD perusahaan.
JMN: Media harus ikut menjadi penghubung
Di sinilah Journalist Media Network (JMN) dapat mengambil posisi sebagai communication bridge.
JMN tidak perlu menjadi pelaksana pembiayaan. Perannya adalah menghubungkan informasi dan membangun awareness.
Misalnya dengan membuat:
“Roadshow Rumah Subsidi FLPP & Tapera” yang mempertemukan BP Tapera, Kementerian PKP, bank penyalur, pengembang, Pemda, BPD/organisasi desa dan masyarakat.
Bukan seminar yang berhenti pada seremoni, tetapi setiap daerah mempunyai target demand, target calon debitur, target unit ready stock dan target akad.
Dari 350.000 unit menjadi gerakan kolaboratif
Target FLPP 350.000 unit tidak akan selesai hanya dengan menambah jumlah rumah. Yang harus dikejar adalah matching antara supply dan demand.
Ini penting karena BP Tapera pada September 2026 juga mencatat adanya pemetaan supply dan demand serta surplus ketersediaan hunian di sejumlah kondisi.
Maka rumusnya sederhana:
Jangan hanya membangun rumah untuk mencari pembeli. Cari terlebih dahulu masyarakat yang membutuhkan rumah, lalu hubungkan dengan rumah, bank dan pembiayaan yang tepat.
Kalau BP Tapera menyediakan pembiayaan, bank menyediakan kredit, pengembang menyediakan rumah, Pemda membuka jalan regulasi, dan organisasi desa membuka pintu kepada masyarakat, maka percepatan FLPP dan Tapera akan menjadi gerakan ekosistem, bukan pekerjaan satu institusi.
Perumahan rakyat pada akhirnya bukan hanya urusan Kementerian PKP atau BP Tapera. Ini pekerjaan bersama: pemerintah, bank, pengembang, Pemda, dunia usaha, media dan organisasi masyarakat—termasuk kekuatan desa.
Dan desa harus ditempatkan bukan hanya sebagai objek pembangunan perumahan, tetapi sebagai salah satu pintu utama untuk menemukan demand perumahan rakyat.
Penulis : CEO Journalist Media INetwork (JMN), Ir.Indra Utama, M.Pwk, IPU, CRGP
