Propertynbank.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, serta pengembang guna memperluas akses pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini menjadi bagian dari percepatan realisasi Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sosialisasi Program Pembiayaan Ekonomi Rakyat Wilayah Bandung yang digelar di Gedung Balarea, Summarecon Bandung, Rabu (15/7/2026). Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa BP Tapera mendapat mandat pemerintah untuk mengelola penyaluran FLPP sebagai instrumen utama dalam mendukung penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, keberhasilan Program Tiga Juta Rumah tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, sektor perbankan, serta para pengembang dalam menyediakan hunian yang terjangkau.
“Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP secara nasional telah mencapai 101.021 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp12,55 triliun,” ujar Heru dalam keterangan tertulis.
Dari capaian tersebut, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan penyaluran FLPP terbesar di Indonesia. Sebanyak 62.291 unit rumah telah dibiayai melalui FLPP atau sekitar 24 persen dari total penyaluran nasional. Kendati demikian, tingginya kebutuhan rumah di wilayah ini membuat percepatan penyaluran pembiayaan subsidi masih menjadi pekerjaan bersama.
Heru mengajak masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan Program KPR Sejahtera FLPP. Program tersebut dapat diakses oleh berbagai kelompok MBR, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai swasta, buruh, pedagang, pelaku UMKM, pekerja informal, hingga masyarakat berpenghasilan rendah lainnya yang belum memiliki rumah.
Ia menegaskan, semakin kuat kolaborasi seluruh ekosistem perumahan, semakin besar pula peluang masyarakat Indonesia memiliki hunian pertama yang layak dan terjangkau.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memastikan pemerintah terus menghadirkan berbagai insentif untuk mempermudah masyarakat membeli rumah.
Berbagai stimulus yang telah disiapkan antara lain uang muka mulai 1 persen, subsidi bunga FLPP, Bantuan Subsidi Uang Muka (BSUM) sebesar Rp4 juta, pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), hingga rencana perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi maksimal 40 tahun.
Pada kesempatan yang sama, Maruarar juga mengajak seluruh pemangku kepentingan menyukseskan pelaksanaan Akad Massal KPR Subsidi yang akan digelar pada 30 Juli 2026. Kegiatan tersebut akan melibatkan sekitar 62.000 debitur di 115 lokasi yang tersebar di 34 provinsi serta 372 kabupaten/kota, sebagai bukti nyata kolaborasi pemerintah, BP Tapera, perbankan, pemerintah daerah, dan asosiasi pengembang.
Dukungan serupa disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam mempercepat penyediaan hunian melalui penyederhanaan regulasi dan pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) agar akses masyarakat terhadap perumahan semakin mudah.
Di sisi lain, sektor perbankan juga terus memperkuat kontribusinya. Direktur Consumer Banking PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Aris Hartanto, mengungkapkan hingga 15 Juli 2026 penyaluran KPR BRI di wilayah Bandung telah mencapai Rp408 miliar kepada 2.109 debitur.
Secara nasional, hingga 12 Juli 2026, total penyaluran KPR BRI telah mencapai Rp10,64 triliun. BRI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penyaluran FLPP dan Program Tiga Juta Rumah melalui pembiayaan yang berkelanjutan.
Sinergi BP Tapera
Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, BP Tapera, perbankan, pemerintah daerah, dan pengembang, diharapkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak semakin luas, sekaligus mempercepat pencapaian target Program Tiga Juta Rumah secara berkelanjutan.
