Skip to main content

Property & Bank

Pemilik Lahan Grand Riscon Padjajaran Adukan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim ke KY

Grand Riscon Padjajaran
Ferry Ricardo & Partners Law Firm, kuasa hukum pemilik lahan Grand Riscon Padjajaran

Propertynbank.com – Sejumlah pemilik tanah di kawasan perumahan Grand Riscon Padjajaran, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, bersama pihak yang berkepentingan dengan pengembangan kawasan tersebut melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial (KY), Rabu (18/11/2026).

Pengaduan tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 199/Pdt.G/2025/PN.Cbi yang dibacakan pada 9 Oktober 2026 dalam perkara gugatan PT Cemerlang Biru Indonesia. Para pelapor menilai terdapat sejumlah pertimbangan dalam putusan yang perlu diperiksa, terutama menyangkut penilaian alat bukti kepemilikan tanah dan konsistensi pertimbangan hukum.

Melalui kuasa hukum Ferry Ricardo & Partners Law Firm, para pemilik tanah meminta KY memeriksa dugaan persoalan etik dalam proses penanganan perkara. Mereka menegaskan, pengaduan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengintervensi putusan pengadilan, melainkan meminta pemeriksaan terhadap aspek integritas, profesionalitas, objektivitas, dan perilaku hakim.

Kuasa hukum para pelapor, Ferry Ricardo, mengatakan pihaknya memahami bahwa pengujian substansi putusan merupakan kewenangan pengadilan melalui mekanisme upaya hukum. Sementara itu, KY diminta menjalankan kewenangannya dalam memeriksa dugaan pelanggaran etik.

“Kami menghormati pengadilan dan kewenangan Komisi Yudisial. Yang kami mohonkan kepada KY adalah pemeriksaan terhadap sikap, perilaku, integritas, dan kapasitas majelis hakim dalam menangani perkara ini,” ujar Ferry dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11).

Pertimbangkan Bukti Sertifikat dan Riwayat Kepemilikan

Salah satu persoalan yang disoroti para pelapor adalah dugaan tidak dipertimbangkannya secara memadai sejumlah alat bukti yang diajukan pihak tergugat. Bukti tersebut antara lain Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), akta jual beli, izin mendirikan bangunan (IMB), bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga hasil pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Menurut Ferry, dokumen-dokumen tersebut memiliki keterkaitan dengan riwayat perolehan dan penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa. Karena itu, pihaknya mempertanyakan dasar pertimbangan putusan yang dinilai belum memberikan penjelasan memadai terhadap keseluruhan bukti tersebut.

Para pelapor juga mempersoalkan penggunaan sejumlah rujukan dalam pertimbangan putusan yang menurut mereka berasal dari tulisan jurnal dan unggahan internet. Mereka meminta agar aspek tersebut diperiksa dari sisi kepatuhan terhadap pedoman perilaku hakim dan standar profesionalitas dalam menyusun pertimbangan hukum.

Sorotan lainnya menyangkut pertimbangan mengenai Eigendom Verponding Nomor 54. Ferry menilai terdapat persoalan konsistensi karena dalam putusan, dokumen tersebut dinyatakan tidak sah sebagai bukti kepemilikan penggugat, tetapi majelis hakim tetap menyatakan sah 12 Akta Pelepasan Hak Prioritas atas Tanah Nomor 45 sampai 56 tertanggal 31 Agustus 2022 yang menurut para pelapor mendasarkan klaimnya pada dokumen tersebut.

Para pelapor juga mempertanyakan pertimbangan mengenai kerugian penggugat. Pasalnya, menurut mereka, putusan menyatakan kerugian penggugat tidak terbukti, tetapi tetap menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum pembayaran uang paksa (dwangsom) Rp1 juta per hari.

Pemilik Tanah Grand Riscon Padjajaran Beberkan Dokumen Legalitas

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pemilik tanah turut memaparkan riwayat kepemilikan masing-masing. Koperasi Karyawan Perwakilan BPKP DKI Jakarta, misalnya, menyatakan memiliki tanah berdasarkan SHGB Nomor 2 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada 7 Desember 1990.

Penerbitan sertifikat tersebut, menurut keterangan koperasi, berkaitan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.82/SK.176.S/AGR-DA/171-88 tanggal 31 Oktober 1988 mengenai persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah untuk pembangunan perumahan karyawan BPKP.

PT Riscon Victory juga menyampaikan memiliki sejumlah bidang tanah berdasarkan SHM dan SHGB. Perseroan mengantongi izin lokasi sekitar 415.890 meter persegi melalui keputusan Bupati Bogor pada 13 Juli 2015 serta pengesahan site plan perumahan di Desa Cimanggis pada 27 Desember 2016.

Sementara itu, pemilik perorangan Awang Suwargha Roesli menyebut memiliki dua bidang tanah seluas total 720 meter persegi berdasarkan SHM Nomor 764 dan 766 yang diperoleh melalui akta jual beli pada 15 Juni 1993.

Chaerul Saleh juga mengklaim memiliki tanah seluas 384 meter persegi berdasarkan SHM Nomor 2862. Adapun Asbay Lientje menyampaikan memiliki beberapa bidang tanah berdasarkan sejumlah SHM yang diperoleh melalui transaksi jual beli pada 2015, 2017, dan 2021.

Asbay juga menyebut sertifikat-sertifikat tersebut telah diperiksa Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada 2025. Berdasarkan keterangan yang disampaikannya, hasil pengecekan tidak menunjukkan adanya sengketa, konflik, perkara, maupun tumpang tindih bidang tanah.

Banding Diajukan, Putusan Belum Inkracht

Ferry menjelaskan, di kawasan Grand Riscon Padjajaran telah berdiri sekitar 700 rumah beserta jalan lingkungan dan fasilitas pendukung. Para pemilik juga menyampaikan adanya dokumen IMB yang terbit sejak 2017, izin lokasi 2015, serta pengesahan site plan 2016.

Selain itu, pada 10 Desember 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor disebut telah melakukan pengukuran dan pemasangan patok bidang tanah dengan pendampingan para pemilik.

Atas putusan PN Cibinong, para tergugat telah mengajukan banding sehingga perkara tersebut masih berproses dan belum berkekuatan hukum tetap. Ferry juga menegaskan bahwa sertifikat para pemilik tanah tidak serta-merta menjadi batal akibat putusan tersebut.

“Kami meminta warga tetap tenang. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena sudah kami ajukan banding. Kami juga berharap masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa sertifikat para pemilik tanah telah dibatalkan,” katanya.

Melalui pengaduan ke KY dan upaya banding, para pemilik berharap seluruh bukti kepemilikan serta riwayat penguasaan tanah dapat diperiksa secara menyeluruh. Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar sengketa antara dua pihak, melainkan juga menyangkut perlindungan hak pemilik tanah yang telah memiliki dokumen legalitas dan memanfaatkan lahannya selama bertahun-tahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Properti

Berita Keuangan & Perbankan