
Propertynbank.com – Persoalan kepemilikan tanah di kawasan perumahan Grand Riscon Padjajaran, Desa Cimanggis, Bojonggede, Kabupaten Bogor memunculkan kekhawatiran terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah, perlindungan investasi, dan keberlanjutan pembangunan kawasan perumahan.
Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono, menilai sengketa tersebut perlu mendapat perhatian serius. Terlebih, kawasan yang dipersoalkan telah berkembang menjadi lingkungan perumahan dengan sekitar 700 rumah yang sudah terbangun.
Salah satu pihak yang berkepentingan dalam pengembangan kawasan tersebut adalah PT Riscon Victory. Perusahaan ini menyatakan memiliki sejumlah bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), serta dokumen perizinan yang diterbitkan pemerintah daerah.
Menurut Ari, persoalan muncul ketika terdapat klaim kepemilikan yang mendasarkan pada dokumen Eigendom Verponding Nomor 54, sementara di lokasi yang sama telah terdapat sertifikat hak atas tanah dan aktivitas pemanfaatan lahan selama bertahun-tahun.
“Jangan sampai hanya bermodalkan Eigendom Verponding, tiba-tiba muncul klaim kepemilikan atas tanah yang selama ini sudah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Kondisi seperti ini harus diuji secara cermat berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang ada,” ujar Ari di Jakarta, Rabu (18/11).
Ia menilai, kepastian hukum pertanahan merupakan fondasi penting bagi industri properti. Apabila sertifikat yang telah diterbitkan dan dimiliki masyarakat selama puluhan tahun terus menghadapi klaim yang belum jelas penyelesaiannya, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan pelaku usaha.
Riscon Victory Beberkan Dokumen Perizinan
Dalam perkembangan sengketa tersebut, PT Riscon Victory menyampaikan sejumlah dokumen yang menjadi dasar penguasaan dan pengembangan lahannya. Perseroan mengklaim memiliki sejumlah bidang tanah berdasarkan SHM dan SHGB.
Selain sertifikat, perusahaan juga mengantongi izin lokasi seluas sekitar 415.890 meter persegi berdasarkan keputusan Bupati Bogor tertanggal 13 Juli 2015. Dokumen lainnya berupa pengesahan site plan perumahan di Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, yang diterbitkan pada 27 Desember 2016.
Dokumen tersebut menjadi bagian dari rangkaian riwayat pengembangan kawasan yang kini dipersoalkan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Cibinong.
Tidak hanya perusahaan, sejumlah pemilik tanah perorangan dan koperasi juga menyampaikan bukti kepemilikan masing-masing. Koperasi Karyawan Perwakilan BPKP DKI Jakarta, misalnya, mengklaim memiliki tanah berdasarkan SHGB Nomor 2 yang diterbitkan pada 7 Desember 1990.
Sementara Awang Suwargha Roesli memiliki dua bidang tanah dengan total luas 720 meter persegi berdasarkan SHM Nomor 764 dan 766. Chaerul Saleh mengklaim memiliki tanah seluas 384 meter persegi berdasarkan SHM Nomor 2862. Adapun Asbay Lientje menyampaikan kepemilikan sejumlah bidang tanah berdasarkan beberapa SHM hasil transaksi jual beli pada 2015, 2017, dan 2021.
Asbay juga menyebut Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah melakukan pengecekan terhadap sertifikat miliknya pada 2025. Berdasarkan hasil yang disampaikan kepada para pelapor, tidak ditemukan catatan sengketa, konflik, perkara, maupun tumpang tindih bidang tanah.
700 Rumah dan Infrastruktur Kawasan Sudah Terbangun
Ari menilai keberadaan bangunan dan aktivitas masyarakat di kawasan tersebut menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian sengketa.
Menurut keterangan para pemilik dan kuasa hukumnya, sekitar 700 rumah telah berdiri, dilengkapi jalan lingkungan dan sarana pendukung lainnya. Dokumen pembangunan juga mencakup IMB yang telah diterbitkan sejak 2017, selain izin lokasi dan pengesahan site plan.
Bahkan, pada 10 Desember 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor disebut telah melakukan pengukuran dan pemasangan patok bidang tanah dengan pendampingan para pemilik.
Bagi HIMPERRA, persoalan seperti ini perlu diselesaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat yang telah membeli, memiliki, dan memanfaatkan tanah maupun rumah di kawasan tersebut.
Ari mengingatkan, dampak sengketa pertanahan dapat meluas hingga kegiatan ekonomi dan penerimaan pemerintah daerah. Ia memperoleh informasi bahwa sebagian pemilik yang sebelumnya rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini memilih menunda pembayaran karena munculnya ketidakpastian akibat sengketa.
“Jangan sampai sengketa yang belum berkekuatan hukum tetap justru menimbulkan dampak berantai terhadap penerimaan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Jangan Sampai Menghambat Proyek Infrastruktur
Persoalan ini juga memiliki dimensi pembangunan infrastruktur. Ari menyebut PT Riscon Victory memiliki penguasaan lahan yang diklaim mencakup hampir 60% dari kawasan yang berkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari Seksi IV.
Menurutnya, apabila persoalan pertanahan tidak mendapatkan kepastian penyelesaian, dampaknya dapat meluas terhadap rencana pengembangan kawasan maupun kegiatan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan lahan tersebut.
“Jangan sampai persoalan klaim tanah seperti ini justru menghambat pembangunan jalan tol dan pengembangan perumahan. Ketika kepastian hukum tidak terjaga, investasi bisa tertahan, investor menjadi ragu, dan dunia usaha akan menghadapi risiko yang semakin besar,” tegasnya.
Ari menambahkan, kepastian status tanah merupakan salah satu prasyarat penting dalam investasi properti. Pengembang membutuhkan kejelasan legalitas, perizinan, serta perlindungan hukum agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Sementara itu, perkara sengketa Grand Riscon Padjajaran masih berproses. Para tergugat telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 199/Pdt.G/2025/PN.Cbi yang dibacakan pada 9 Oktober 2026. Dengan demikian, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.
Pada 18 November 2026, sejumlah pemilik tanah juga melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial. Pengaduan tersebut berkaitan dengan sejumlah pertimbangan majelis hakim yang dinilai perlu diperiksa, termasuk mengenai penilaian bukti kepemilikan tanah.
Ari berharap proses banding dan pemeriksaan laporan di KY dapat berjalan objektif serta memberikan kepastian bagi semua pihak.
“Kami berharap prosesnya berjalan cepat dan objektif sehingga tidak terjadi lagi praktik manipulasi hukum atau penafsiran yang mengabaikan fakta dan dokumen yang sudah terang. Kepastian hukum harus menjadi pegangan semua pihak,” ujarnya.
Bagi industri properti, penyelesaian sengketa ini akan menjadi perhatian tersendiri. Sebab, perlindungan terhadap pemilik tanah dan kepastian legalitas bukan hanya menyangkut kepentingan satu perusahaan, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan dan iklim investasi di Indonesia.















