Propertynbank.com – Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) terus menunjukkan peningkatan. Hingga 2 November 2026, realisasi pembiayaan rumah subsidi yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah mencapai 197.048 unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp24,55 triliun.
Capaian tersebut menjadi indikasi meningkatnya penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). BP Tapera pun terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan pengembang untuk menjaga momentum penyaluran hingga akhir tahun.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma mengungkapkan, perkembangan penyaluran FLPP sepanjang 2026 memperlihatkan tren positif, terutama pada triwulan III dan Oktober jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan catatan BP Tapera, hingga 31 Oktober 2026, realisasi penyaluran FLPP mencapai 194.360 unit rumah senilai Rp24,22 triliun. Sementara itu, penyaluran khusus Oktober tercatat sebanyak 29.352 unit atau meningkat sekitar 22% dibandingkan Oktober tahun lalu.
Sid menilai tren tersebut menunjukkan efektivitas berbagai upaya percepatan yang dilakukan BP Tapera bersama para pemangku kepentingan.
Menurutnya, peningkatan penyaluran tidak terlepas dari intensifikasi sosialisasi program, audiensi dengan berbagai pihak, kampanye melalui media sosial, hingga pembukaan booth layanan informasi perumahan. Koordinasi dengan bank penyalur dan asosiasi pengembang juga terus diperkuat untuk mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.
“Upaya tersebut diarahkan agar masyarakat yang membutuhkan rumah dapat lebih mudah terhubung dengan pengembang dan perbankan, termasuk memperoleh informasi dan pendampingan mengenai persyaratan pembiayaan,” ujar Sid, Senin (3/11).
Perbankan dan Pengembang Perkuat Penyaluran
Dari sisi penyalur, Bank BTN masih menjadi kontributor terbesar dalam realisasi FLPP dengan 85.341 unit rumah. Posisi berikutnya ditempati Bank Syariah Nasional sebanyak 48.286 unit dan Bank BRI sebanyak 26.182 unit.
Sementara berdasarkan sebaran wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran tertinggi, yakni 44.295 unit. Berikutnya Jawa Tengah sebanyak 17.906 unit dan Sulawesi Selatan mencapai 16.538 unit.
Besarnya kontribusi perbankan dan sejumlah wilayah tersebut menunjukkan pentingnya dukungan ekosistem pembiayaan, mulai dari kesiapan proyek perumahan, ketersediaan unit, hingga kelengkapan dokumen calon debitur.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, sinergi lintas sektor perlu terus ditingkatkan agar proses kepemilikan rumah subsidi berjalan lebih mudah dan efektif.
Dalam konferensi pers Kementerian PKP di Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta, Senin (2/11), Maruarar juga menyoroti pentingnya kesiapan seluruh pihak untuk mendukung pelaksanaan akad massal KPR subsidi pada Desember 2026.
Menurutnya, kesiapan tersebut tidak hanya menyangkut ketersediaan rumah, tetapi juga kelengkapan administrasi calon debitur dan kelancaran proses pembiayaan di bank penyalur.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan, kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, perbankan, dan pengembang menjadi faktor penting untuk mengoptimalkan penyaluran FLPP. Dengan demikian, semakin banyak keluarga MBR yang memiliki kesempatan mengakses pembiayaan rumah pertama.
BP Tapera Bidik Akad Massal 101 Ribu Unit
Untuk mempertahankan tren positif hingga penghujung tahun, pemerintah menyiapkan agenda akad massal KPR FLPP pada Desember 2026 dengan total rencana sebanyak 101.000 unit rumah.
Pelaksanaannya dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap, yakni sebanyak 71.000 unit pada 17 Desember 2026 dan 30.000 unit pada 21 Desember 2026.
Agenda tersebut diharapkan menjadi salah satu momentum penting dalam memperluas kepemilikan rumah bagi MBR sekaligus mengoptimalkan penyaluran program FLPP sepanjang 2026.
Dengan realisasi yang telah mendekati 200 ribu unit dan rencana akad massal lebih dari 100 ribu rumah, kesiapan pengembang dan perbankan akan menjadi faktor penentu agar target penyaluran pembiayaan perumahan nasional dapat terus dikejar hingga akhir tahun.
