Propertynbank.com – “Jangan sekali-kali melupakan sejarah.” Kalimat keramat Bung Karno itu bukan slogan museum. Itu peringatan keras bagi penyelenggara negara agar tidak salah membaca institusi perjuangan—terutama ketika menyangkut hak dasar
Propertynbank.com – Kalimat judul itu diucapkan singkat dan padat, namun mengguncang kerangka berpikir kebijakan publik yang selama ini terasa nyaman: “Perumahan rakyat tidak boleh skala kecil-kecilan.” Pernyataan lugas Wakil Menteri
Propertynbank.com – Konstitusi diperlakukan seperti buku menu restoran di Moskwa diceritakan dalam kisah fiksi-yuridis sang pengembara. Seorang musafir yang lapar menunjuk menu dan berkata, “Saya pesan sepotong daging.” Pelayan menjawab
Propertynbank.com – Selasa pagi, 14 Januari 2026, saya berada di Solo dalam perjalanan menuju Boyolali, Jawa Tengah. Agenda nasional menanti: perayaan Hari Desa Nasional pada 15 Januari 2026, dilanjutkan dengan
Propertynbank.com – Pada suatu pagi yang tidak tercatat dalam kalender politik, bayi The Housing and Urban Development (The HUD Institute) lahir. Tidak ada orasi heboh pun parade pidato panjang. Tidak
Propertynbank.com – Tidak ada sirene ketika kejahatan ini berlangsung. Tidak ada garis polisi. Tidak ada borgol. Alih fungsi lahan bekerja dalam senyap—di balik meja rapat, peta tata ruang yang direvisi
Propertynbank.com – Pada mulanya, Sumatera tidak sedang marah. Ia hanya luka. Luka itu tidak jatuh dari langit bersama hujan. Ia tumbuh pelan—seperti rayap di rumah tua—diam-diam, dibiarkan, bahkan disiram izin. Pertanyaannya bukan
Propertynbank.com – Membaca berita di property.detik.com tanggal 15 Oktober 2025 dimana Menkeu dan Menpkp sepakat menaikan tipe rumah subsidi menjadi minimum tipe 45, penulis jadi ingat saat ajukan YR UU
Propertynbank.com – Aku anak Melayu, alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam se purnama, rerata aku terbang dua kali dari dan ke Bandara Internasional Kuala Namu. Amba menembus langit Deli
Propertynbank.com – Beredar wacana di masyarakat dan pengusaha properti, rencana penurunan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di DKI Jakarta dari 5% menjadi 2,5% untuk transaksi properti