Skip to main content

Property & Bank

Rumah Subsidi Masih Terkendala Lahan, Realisasi FLPP Baru 59 Persen

rumah subsidi
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan capaian BP Tapera

Propertynbank.com – Penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mulai menunjukkan perbaikan menjelang akhir 2026. Namun, realisasi yang baru mencapai 207.023 unit atau 59,15% dari target nasional 350.000 unit memperlihatkan bahwa pekerjaan pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah masih cukup besar.

Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga 17 November 2026 pukul 10.20 WIB, penyaluran FLPP telah mencapai nilai pembiayaan Rp25,80 triliun. Artinya, masih terdapat sekitar 142.977 unit yang harus dikejar untuk memenuhi target tahun ini.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Evaluasi Capaian KPR Subsidi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Menurut Heru, perjalanan penyaluran FLPP sepanjang tahun ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Pada triwulan I 2026, realisasi mengalami penurunan 23,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan berlanjut pada triwulan II dengan kontraksi sebesar 24,8%.

Persoalan perizinan dan ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan rumah subsidi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kuota pembiayaan saja belum cukup apabila tidak diikuti kesiapan lahan, kepastian tata ruang, serta kemudahan proses perizinan di daerah.

Perizinan Rumah Subsidi Mulai Terurai

Memasuki triwulan III, kinerja penyaluran mulai memperlihatkan perbaikan. BP Tapera mencatat realisasi mencapai 73.477 unit atau tumbuh 8,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tren positif berlanjut pada triwulan IV. Hingga 17 November 2026, penyaluran mencapai 42.015 unit atau meningkat 25,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Heru menilai perbaikan tersebut tidak terlepas dari mulai diterbitkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota. Kepastian tata ruang membantu pengembang menyelesaikan persoalan perizinan, termasuk pada lokasi yang sebelumnya terkendala status Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

“Kita sangat optimistis bahwa pencapaian target tahun ini akan lebih maksimal lagi dari tahun lalu. Alhamdulillah mulai triwulan tiga mulai ada pembalikan. Mulai ada penetapan RTRW dan proses perizinan yang sudah mulai berjalan,” jelasnya.

Meski demikian, percepatan pembangunan tetap membutuhkan konsistensi penyelesaian persoalan di tingkat daerah. Sebab, keterlambatan perizinan tidak hanya berdampak pada pengembang, tetapi juga berpotensi menghambat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh rumah sesuai kebutuhan.

Dari sisi bank penyalur, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk masih mendominasi realisasi FLPP dengan 89.481 unit. Posisi berikutnya ditempati Bank Syariah Nasional (BSN) sebanyak 49.193 unit dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak 29.592 unit.

Sementara dari sisi asosiasi pengembang, Real Estat Indonesia (REI) mencatat penyaluran terbesar sebanyak 87.317 unit, disusul APERSI sebanyak 58.592 unit dan HIMPERRA sebanyak 28.405 unit.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi tertinggi, yakni 46.044 unit. Berikutnya Jawa Tengah sebanyak 18.928 unit dan Sulawesi Selatan sebanyak 17.646 unit.

Rumah Susun Subsidi Masih Menjadi Pekerjaan Rumah

Di tengah upaya mengejar target FLPP, persoalan lain muncul dari masih minimnya penyaluran KPR subsidi untuk rumah susun. Perwakilan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI), Erlan Kalowa, mengungkapkan realisasi pembiayaan rumah susun subsidi baru mencapai 30 unit.

Menurutnya, rendahnya angka tersebut mengindikasikan perlunya sosialisasi lebih luas. Selain itu, lokasi pembangunan rumah susun subsidi perlu mempertimbangkan kedekatan dengan pusat aktivitas ekonomi, seperti kawasan industri, pabrik, dan perkantoran.

Dengan demikian, rumah susun tidak sekadar dibangun untuk memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi solusi tempat tinggal yang dekat dengan lokasi kerja masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengakui pengembangan rumah susun subsidi masih menjadi salah satu tantangan besar sektor perumahan. Ia mendorong agar seluruh pemangku kepentingan ikut memperkuat sosialisasi dan pengembangan skema tersebut.

Dalam rapat evaluasi itu, Maruarar juga menekankan pentingnya transparansi dalam mengukur kinerja seluruh pihak, mulai dari perbankan, asosiasi pengembang, pemerintah daerah hingga BP Tapera.

Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya diarahkan kepada mitra pelaksana, tetapi juga harus mencakup kinerja pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penyelenggara program.

“Saya bukan hanya mengekspos kinerja perbankan atau asosiasi, tetapi juga kinerja kami sendiri. Itu namanya equal treatment,” tegas Maruarar.

Sebagai bagian dari percepatan penyaluran, pemerintah juga menyiapkan akad massal KPR subsidi sebanyak 71.000 unit pada 17 Desember 2026 di Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut akan melibatkan BP Tapera, SMF, perbankan, dan pengembang dari berbagai daerah.

Namun, di tengah persiapan tersebut, tantangan FLPP bukan semata-mata mengejar angka akad hingga akhir tahun. Pemerintah juga perlu memastikan rumah yang dibiayai benar-benar tersedia, memiliki legalitas dan infrastruktur memadai, serta berada di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebab, keberhasilan program perumahan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang tersalurkan atau jumlah akad kredit. Kualitas hunian, keterjangkauan lokasi, dan keberlanjutan kehidupan penghuni juga menjadi ukuran penting keberhasilan kebijakan perumahan nasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Properti

Berita Keuangan & Perbankan