Propertynbank.com – Memiliki rumah sendiri masih menjadi impian sebagian besar pekerja industri dan buruh di Indonesia. Namun, persoalan kepemilikan hunian ternyata tidak sesederhana menyediakan rumah subsidi dan menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR). Keterbatasan daya beli, status pekerjaan, hingga lokasi rumah yang jauh dari kawasan industri menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terjawab oleh kebijakan perumahan.
Hasil kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Kementerian Ketenagakerjaan mengungkap sejumlah persoalan mendasar terkait kebutuhan hunian pekerja di kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dari 1.028 pekerja yang menjadi responden penelitian, sekitar 70% menyatakan sangat ingin memiliki rumah. Namun, keinginan tersebut berhadapan dengan kemampuan finansial yang terbatas. Bahkan, bagi sebagian pekerja, cicilan rumah sebesar Rp1 juta per bulan masih sulit dijangkau.
Temuan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah. Sebab, selama ini keberhasilan program perumahan rakyat kerap dikaitkan dengan jumlah unit yang dibangun dan realisasi penyaluran pembiayaan. Padahal, tersedianya rumah belum tentu berarti pekerja mampu membeli, menjangkau, dan menempatinya secara berkelanjutan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan Diseminasi Hasil Kajian atas Kebutuhan Perumahan Pekerja/Buruh di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus di Gedung Widya Graha BRIN, Jakarta, Rabu (11/11).
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa pekerja swasta, khususnya pekerja industri dan buruh, selama ini menjadi kelompok penerima manfaat terbesar program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sekitar 74–75% penyaluran FLPP diakses kelompok pekerja tersebut.
Namun, menurutnya, kebijakan perumahan perlu berkembang dengan memperhatikan preferensi calon penghuni, bukan hanya menyesuaikan ketersediaan pasokan rumah.
Selama ini pendekatan penyediaan rumah lebih banyak berorientasi pada kesesuaian antara kebutuhan dan pasokan. Ke depan, pemerintah perlu memahami apakah pekerja lebih membutuhkan rumah tapak, hunian vertikal, atau bahkan hunian sewa.
Keterbatasan lahan di sekitar kawasan industri juga membuat pembangunan perumahan semakin bergeser ke wilayah pinggiran. Akibatnya, pekerja berpotensi menanggung biaya transportasi lebih besar dan menghabiskan waktu lebih lama untuk perjalanan dari rumah menuju tempat kerja.
Daya Beli Buruh dan Pekerja Kontrak Jadi Tantangan
Penelitian BRIN yang mencakup lima kawasan, yakni Jababeka, Pulogadung, Batang, Tanjung Lesung, dan Gresik, memperlihatkan adanya kesenjangan kemampuan pembiayaan berdasarkan status pekerjaan.
Kepala Pusat Riset Hukum BRIN, Nawawi, menjelaskan bahwa penelitian dilakukan melalui survei daring, diskusi kelompok terarah, dan observasi lapangan. Ia mengingatkan bahwa hasil kajian ini secara khusus menggambarkan kondisi kawasan industri dan KEK di Pulau Jawa sehingga tidak dapat langsung digeneralisasi sebagai gambaran nasional.
Salah satu temuan penting adalah kemampuan pekerja tetap untuk mencicil rumah sebesar Rp1 juta per bulan mencapai 53,2%. Sementara itu, pada kelompok pekerja kontrak, angkanya hanya 16,5%.
Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap pembiayaan perumahan tidak hanya ditentukan oleh tingkat penghasilan, tetapi juga kepastian status pekerjaan. Bagi pekerja kontrak dan alih daya, persyaratan pembiayaan perbankan berpotensi menjadi hambatan tersendiri.
Padahal, sebanyak 74,46% responden menginginkan skema KPR. Selain itu, 55,58% tertarik membeli rumah melalui koperasi perusahaan, sedangkan 29,91% mengharapkan adanya KPR khusus pekerja kontrak.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa skema pembiayaan yang tersedia belum tentu mampu mengakomodasi seluruh karakteristik pekerja. Karena itu, pendekatan pembiayaan yang terlalu seragam berisiko meninggalkan kelompok pekerja dengan pendapatan dan status pekerjaan yang lebih rentan.
Jarak Hunian dan Tempat Kerja Perlu Diperhitungkan
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah lokasi hunian. Data kajian di kawasan Pulogadung menunjukkan 47% pekerja tinggal lebih dari 20 kilometer dari tempat kerja. Di sisi lain, sebanyak 71,78% pekerja di kawasan tersebut hanya mampu membayar cicilan di bawah Rp1 juta per bulan.
Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan ganda. Pekerja menghadapi keterbatasan kemampuan membeli rumah, sementara hunian yang sesuai dengan daya beli mereka belum tentu tersedia di sekitar lokasi pekerjaan.
Koordinator Program I Pusat Riset Kependudukan BRIN, Rusli Cahyadi, menilai paradigma penyediaan perumahan perlu diubah. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan hunian tersebut mendukung kehidupan dan aktivitas ekonomi penghuninya.
Menurutnya, kedekatan rumah dengan tempat kerja menjadi salah satu dari tiga faktor utama dalam pemilihan hunian di seluruh lokasi penelitian.
Karena itu, keterjangkauan perumahan perlu dihitung secara lebih menyeluruh, termasuk biaya transportasi dan waktu perjalanan atau total housing and commuting cost.
BRIN merekomendasikan empat langkah strategis, yaitu pengembangan ekosistem hunian pekerja, FLPP berbasis lokasi, diversifikasi instrumen pembiayaan, serta pemantauan hasil dan keberlanjutan hunian setelah ditempati.
FLPP Perlu Lebih Adaptif terhadap Kebutuhan Pekerja
Menanggapi hasil kajian tersebut, perwakilan Kementerian PKP, Kresna, mengusulkan konsep incremental housing atau rumah tumbuh. Melalui skema ini, pekerja dapat membeli tanah terlebih dahulu dan membangun rumah secara bertahap sesuai kemampuan keuangan.
Selain itu, optimalisasi lahan di kawasan industri dan perhatian khusus terhadap pekerja alih daya dinilai perlu menjadi bagian dari solusi penyediaan hunian.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Keuangan, Widodo Ramadyanto, mengingatkan bahwa efektivitas dukungan APBN melalui FLPP tidak cukup diukur berdasarkan jumlah rumah yang dibangun maupun pembiayaan yang disalurkan.
Rumah yang mendapatkan subsidi harus benar-benar dihuni, terjangkau, dan memiliki keterhubungan dengan aktivitas pekerjaan penerima manfaat.
Dari perspektif ketenagakerjaan, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Indra, menegaskan bahwa penyediaan hunian layak merupakan bagian dari pemenuhan penghidupan pekerja. Hunian yang sehat dan terjangkau juga berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga, produktivitas, serta hubungan industrial yang harmonis.
Di sisi lain, BP Tapera terus menggenjot penyaluran FLPP. Berdasarkan dashboard realisasi per 11 November 2026, pembiayaan rumah subsidi telah mencapai 204.857 unit dengan nilai Rp25,5 triliun.
Namun, capaian penyaluran tersebut perlu diikuti evaluasi mengenai siapa yang benar-benar dapat mengakses program dan apakah rumah yang dibiayai sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Dengan sekitar 70% responden menyatakan ingin memiliki rumah, persoalan utamanya bukan semata-mata kurangnya minat masyarakat. Tantangan sesungguhnya adalah menghadirkan hunian yang sesuai kemampuan finansial, dekat dengan tempat kerja, serta dapat dijangkau oleh pekerja dengan berbagai status pekerjaan.
Jika kebijakan perumahan masih berorientasi pada pembangunan unit dan penyaluran kredit, sementara persoalan lokasi dan daya beli belum teratasi, maka rumah subsidi berisiko hanya menjadi solusi kepemilikan di atas kertas, bukan jawaban atas kebutuhan hidup pekerja.
