Propertynbank.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mempercepat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memenuhi kuota rumah subsidi 2026. Hingga September 2026, BNI telah merealisasikan penggantian dana (reimbursement) untuk 12.566 unit dari total kuota 16.800 unit, sehingga masih terdapat 4.234 unit yang ditargetkan tersalurkan hingga akhir tahun.
Untuk mencapai target tersebut, BNI memproyeksikan penyaluran sebanyak 1.565 unit pada Oktober, 1.350 unit pada November, dan 1.319 unit pada Desember 2026.
Strategi percepatan dilakukan melalui optimalisasi data nasabah yang memenuhi kriteria, penguatan kerja sama dengan pengembang untuk menyediakan rumah siap huni, serta peningkatan sosialisasi dan partisipasi dalam akad massal KPR FLPP.
Secara keseluruhan, BNI telah mendukung penyaluran lebih dari 120 ribu unit rumah FLPP. Portofolio KPR FLPP perseroan tercatat mencapai Rp14,97 triliun dengan 129.442 rekening.
BNI menegaskan komitmennya mendukung program perumahan pemerintah melalui kolaborasi dengan BP Tapera, pengembang, dan berbagai pemangku kepentingan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengapresiasi dukungan BNI dalam mempercepat penyaluran rumah subsidi. Ia juga mendorong optimalisasi penyaluran melalui pemetaan wilayah potensial dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat yang belum memiliki rumah.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan rencana akad massal KPR FLPP sebanyak 71.000 unit pada 17 Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, serta minimal 30.000 unit pada 31 Desember 2026 di Bekasi.
“Kami menargetkan akad massal 71.000 unit pada 17 Desember dan minimal 30.000 unit pada 31 Desember 2026,” ungkap Heru.
Madiun, Potensi Pasar Rumah Subsidi Masih Besar
Di sisi lain, BP Tapera terus memperluas sosialisasi program FLPP untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah pertama. Salah satu upaya tersebut dilakukan di Kota Madiun, Jawa Timur, dengan menyasar tenaga kesehatan yang tergabung dalam Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bank BTN KC Madiun tersebut dihadiri langsung oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, bersama Direktur Pemasaran Pembiayaan BP Tapera, Achmad Zaenal Abidin.
Dalam sosialisasi tersebut, Heru menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan kuota FLPP sebanyak 350.000 unit pada 2026. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya yang belum memiliki rumah pertama.
Menurut Heru, kebutuhan hunian di Jawa Timur masih cukup besar. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, terdapat sekitar 829.080 masyarakat di provinsi tersebut yang belum memiliki rumah. Sementara itu, di Kota Madiun jumlahnya mencapai 12.890 orang dan di Kabupaten Madiun sekitar 9.800 orang.
Besarnya angka tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang penyaluran rumah subsidi, termasuk bagi tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan program.
Heru menegaskan, rumah subsidi yang disediakan melalui dukungan pengembang dan perbankan harus memenuhi standar kelayakan, kesehatan, serta siap dihuni. Karena itu, perluasan akses pembiayaan perlu berjalan seiring dengan ketersediaan rumah yang sesuai kebutuhan masyarakat.
BP Tapera juga mengajak perbankan, pengembang, organisasi profesi, dan masyarakat untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai program FLPP agar semakin banyak calon penerima manfaat mengetahui persyaratan dan kemudahan pembiayaannya.
“Mari sampaikan kabar baik ini, gethok tularkan sehingga semua orang tahu dan berkesempatan memanfaatkan kemudahan ini,” pungkas Heru.
Melalui percepatan penyaluran oleh perbankan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat, BP Tapera berharap target FLPP 2026 dapat tercapai sekaligus memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni.
