Property&Bank.com – Pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui berbagai program pembiayaan perumahan. Salah satu langkah yang kini didorong adalah optimalisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan melibatkan lebih aktif Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Selasa (30/6). Pertemuan tersebut dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dan dihadiri Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, bersama Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, serta sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai provinsi.
Adapun pejabat daerah yang mengikuti pertemuan tersebut antara lain Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Pelaksana Tugas Gubernur Riau Sofyan Franyata Hariyanto, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, dan Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa. Pertemuan ini menjadi wadah koordinasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Heru Pudyo Nugroho memaparkan perkembangan program FLPP yang selama ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Menurutnya, BP Tapera siap mendukung kebutuhan pembiayaan di berbagai daerah, termasuk memastikan ketersediaan kuota sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
BP Tapera Ajak BPD Percepat Pembiayaan Rumah Subsidi
Selain memastikan ketersediaan pembiayaan, BP Tapera juga mengajak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran Bank Pembangunan Daerah sebagai mitra strategis dalam penyaluran KPR FLPP. Heru menilai BPD memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan pembiayaan rumah subsidi karena lebih dekat dengan masyarakat maupun pemerintah daerah.
Ia berharap kepala daerah dapat mendorong BPD di wilayahnya agar semakin aktif menyalurkan KPR FLPP sehingga masyarakat memiliki lebih banyak akses terhadap pembiayaan rumah bersubsidi. Menurut Heru, BP Tapera siap memberikan dukungan, termasuk dalam kegiatan sosialisasi program kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Berapapun kuota yang dibutuhkan, dapat kami sediakan. Jangan kalah dengan bank Nasional, kami siap support untuk sosialisasikan program ini ke daerah,” ujar Heru.
Pada forum yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait, juga memaparkan sejumlah program pemerintah di sektor perumahan yang tengah dijalankan selain FLPP. Program tersebut meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hingga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Maruarar menegaskan bahwa keberhasilan program-program tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga ditentukan oleh kualitas pelaksanaan di lapangan serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Keberhasilan berbagai program hunian pemerintah bergantung pada kualitas penyelenggaranya. Kita harus terus terbuka, agar rakyat dapat mengetahui haknya,” kata Maruarar.
Hingga 30 Juni 2026, BP Tapera mencatat realisasi penyaluran FLPP secara nasional telah mencapai 91.531 unit rumah dengan total nilai pembiayaan sekitar Rp11,4 triliun. Capaian tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program pembiayaan rumah subsidi sekaligus menjadi salah satu indikator positif kinerja penyaluran FLPP sepanjang semester pertama tahun ini.
Realisasi tersebut juga tercermin di sejumlah provinsi yang hadir dalam pertemuan. Provinsi Riau mencatat penyaluran sebanyak 2.608 unit, disusul Nusa Tenggara Barat 1.233 unit, Bengkulu 757 unit, Gorontalo 610 unit, Sulawesi Barat 574 unit, serta Papua Selatan 4 unit.
Melalui sinergi yang semakin erat antara Kementerian PKP, BP Tapera, pemerintah daerah, dan Bank Pembangunan Daerah, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah bersubsidi dapat terus diperluas. Optimalisasi peran BPD juga diharapkan mampu mempercepat pemerataan penyaluran FLPP di berbagai wilayah sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mewujudkan kepemilikan rumah layak.
