
Propertynbank.com – Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan mulai memperlihatkan perannya dalam memperluas akses permodalan di sektor properti. Tidak hanya menyasar pengembang, program ini juga menjangkau kontraktor, pedagang bahan bangunan, hingga masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk renovasi dan pembangunan rumah.
Hingga 17 November 2026, realisasi penyaluran KUR Perumahan secara nasional tercatat mencapai Rp30,14 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 123.209 debitur. Capaian ini menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan pembiayaan berbasis ekosistem perumahan, meskipun distribusinya masih lebih besar terserap pada sisi permintaan dibandingkan sisi penyediaan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, KUR Perumahan merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bank BRI serta Sosialisasi Rumah Subsidi oleh BP Tapera di Kantor Bupati Serang, Banten, Kamis (19/11/2026).
Menurut Maruarar, pemerintah harus memastikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto tidak berhenti pada regulasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, proses pengajuan pembiayaan harus dibuat sederhana dan tidak membuka ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat.
Ia menegaskan, KUR Perumahan diharapkan menjadi alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha agar tidak lagi bergantung pada pinjaman informal dengan bunga tinggi.
Renovasi Rumah Serap Pembiayaan Terbesar
Berdasarkan data Kementerian PKP, penyaluran KUR Perumahan dari sisi permintaan (demand side) mencapai Rp19,80 triliun atau 65,70% dari total pembiayaan. Jumlah tersebut diberikan kepada 118.942 debitur.
Menariknya, penggunaan pembiayaan terbesar justru berasal dari kebutuhan renovasi rumah. Sektor ini menyerap Rp14,47 triliun untuk 96.649 debitur. Sementara pembelian rumah mencapai Rp3,27 triliun dan pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha sebesar Rp2,07 triliun.
Dominasi pembiayaan renovasi memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas hunian masih menjadi pasar penting. Kebutuhan tersebut sekaligus membuka peluang bagi kontraktor kecil, toko material, dan pelaku UMKM yang bergerak di bidang konstruksi.
Sementara itu, penyaluran dari sisi penyediaan (supply side) mencapai Rp10,34 triliun atau 34,30% dari total pembiayaan, dengan jumlah penerima 4.267 pelaku usaha.
Pengembang perumahan memperoleh pembiayaan terbesar, yakni Rp5,92 triliun kepada 1.528 debitur. Pedagang bahan bangunan mencatat jumlah penerima sebanyak 2.277 debitur dengan nilai pembiayaan Rp3,21 triliun. Adapun sektor jasa konstruksi memperoleh Rp1,22 triliun untuk 462 debitur.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa KUR Perumahan tidak semata menjadi instrumen pembiayaan kepemilikan rumah, melainkan juga diarahkan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi di sepanjang rantai pasok industri perumahan.
BRI Salurkan Rp13,73 Triliun KUR Perumahan
Dari sisi penyalur, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatat realisasi KUR Perumahan tertinggi di antara 30 bank dan lembaga penyalur pada periode 1 Januari hingga 17 November 2026.
Total pembiayaan yang telah disalurkan BRI mencapai Rp13,73 triliun. Dengan sisa kuota plafon sekitar Rp5,54 triliun, perseroan masih mengoptimalkan jaringan layanan perbankannya untuk memperluas jangkauan pembiayaan hingga akhir tahun.
Dalam kegiatan di Serang, BRI juga mencatat rencana closing KUR Perumahan senilai Rp400 miliar dari 844 debitur potensial.
Maruarar mengapresiasi dukungan BRI dan berharap sinergi dengan perbankan lainnya dapat terus diperkuat. Pemerintah juga menekankan pentingnya regulasi yang tidak mempersulit masyarakat dalam mengakses pembiayaan.
Banten Tembus Rp1 Triliun
Penyaluran KUR Perumahan juga menunjukkan perkembangan di Provinsi Banten. Hingga 17 November 2026, realisasi pembiayaan mencapai Rp1,008 triliun kepada 2.716 debitur.
Dari jumlah tersebut, pembiayaan demand side mencapai Rp569,52 miliar kepada 2.562 debitur. Sementara supply side menyerap Rp439,39 miliar untuk 154 debitur. Khusus Kota Serang, penyaluran tercatat sebesar Rp61,71 miliar kepada 133 debitur.
Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 300 peserta tersebut, pemerintah mempertemukan pelaku usaha dari sisi penyediaan dan permintaan. Peserta terdiri atas pengembang, kontraktor, pemilik toko bahan bangunan, pelaku UMKM, serta calon penerima manfaat pembiayaan rumah subsidi.
Selain KUR Perumahan, BP Tapera juga menyosialisasikan program KPR Sejahtera FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik untuk rumah tapak maupun rumah susun.
Tantangan Rumah Layak dan Ekonomi Daerah
Program pembiayaan perumahan juga berkaitan dengan persoalan rumah tidak layak huni (RTLH). Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menilai KUR Perumahan dapat membantu masyarakat desa mengembangkan kegiatan ekonomi keluarga.
Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan bahwa Kabupaten Serang masih memiliki 7.112 unit RTLH yang membutuhkan penanganan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.788 unit telah mendapatkan dukungan dari Kementerian PKP.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan KUR Perumahan secara simbolis kepada enam nasabah.
Besarnya realisasi KUR Perumahan memperlihatkan peluang pembiayaan yang semakin terbuka bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun, efektivitas program ini ke depan tidak hanya ditentukan oleh besarnya angka penyaluran.
Kemudahan akses, ketepatan penerima, transparansi biaya, serta kemampuan pelaku usaha mengembangkan kegiatan produktif tetap perlu menjadi perhatian. Dengan demikian, KUR Perumahan tidak berhenti sebagai instrumen penyaluran kredit, tetapi benar-benar mampu memperkuat industri perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
















