Propertynbank.com – Program gentengisasi mulai mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sebanyak 500.000 genteng dilepas untuk didistribusikan menggunakan 125 truk.
Kegiatan tersebut berlangsung di Pasar Citeko, Kecamatan Plered, Jumat (2/10), dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Distribusi ratusan ribu genteng tersebut menjadi bagian dari program gentengisasi yang diarahkan untuk mendorong penggunaan atap genteng pada rumah masyarakat. Di sisi lain, program ini juga diharapkan memberikan efek ekonomi bagi industri dan perajin genteng yang selama ini menjadi bagian dari mata rantai ekonomi masyarakat Purwakarta.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa program gentengisasi merupakan arahan Presiden yang diharapkan memberikan manfaat ganda bagi masyarakat.
Selain membuka peluang peningkatan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja bagi para perajin genteng, penggunaan genteng juga diharapkan dapat mendukung kenyamanan dan kesehatan hunian masyarakat.
Program Gentengisasi Tak Sekadar Mengganti Atap Rumah
Program gentengisasi memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar mengganti material atap rumah. Kebijakan tersebut sekaligus mempertemukan kebutuhan peningkatan kualitas hunian dengan potensi ekonomi lokal.
Purwakarta sendiri dikenal memiliki aktivitas industri genteng, khususnya di kawasan Plered. Dengan distribusi 500.000 genteng, rantai pasok mulai dari produksi, tenaga kerja, transportasi hingga distribusi diharapkan ikut bergerak.
Pendekatan semacam ini menjadi penting dalam program perumahan karena pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tidak hanya berdampak terhadap penerima manfaat, tetapi juga dapat menciptakan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi program.
Pada saat yang sama, pemerintah juga memperluas intervensi perbaikan rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dalam kunjungan ke Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered, Menteri PKP bersama Heru Pudyo Nugroho meninjau sejumlah rumah calon penerima bantuan yang membutuhkan perbaikan.
Salah satunya adalah rumah Eti Nurhayati, yang dihuni lima anggota keluarga dengan penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan. Rumah tersebut membutuhkan penanganan pada sejumlah elemen bangunan.
Kondisi serupa ditemukan pada rumah milik Didi, yang memiliki empat anggota keluarga dengan penghasilan sekitar Rp1,7 juta per bulan. Didi sendiri bekerja sebagai buruh harian genteng.
Fakta tersebut menunjukkan keterkaitan antara program peningkatan kualitas rumah dengan aktivitas ekonomi lokal. Masyarakat yang membutuhkan perbaikan rumah berada dalam satu ekosistem dengan pekerja dan pelaku usaha yang menyediakan material bangunan.
Alokasi BSPS Melonjak
Dukungan pemerintah terhadap perbaikan rumah di Purwakarta juga terlihat dari peningkatan alokasi BSPS pada 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, alokasi BSPS di Kabupaten Purwakarta meningkat dari 317 unit pada 2025 menjadi 2.914 unit pada 2026. Artinya, terjadi peningkatan sekitar 819 persen.
Kenaikan alokasi tersebut memperluas jumlah masyarakat yang dapat memperoleh dukungan untuk memperbaiki rumah agar memenuhi standar hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman.
Dalam rangkaian kegiatan itu, pemerintah juga melakukan simulasi Pemilihan Terbuka Toko (PTT) atau Tender Rakyat. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari pengadaan bahan bangunan untuk mendukung pelaksanaan program BSPS.
Dengan mekanisme pengadaan yang melibatkan masyarakat dan penyedia bahan bangunan, program perbaikan rumah diharapkan tidak hanya menghasilkan hunian yang lebih baik, tetapi juga memberi ruang bagi aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
“Bagi BP Tapera, keterlibatan dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan program perumahan,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Program gentengisasi dan BSPS pada akhirnya memperlihatkan bahwa agenda perumahan tidak berhenti pada pembangunan fisik rumah. Di dalamnya terdapat ekosistem yang melibatkan masyarakat penerima manfaat, perajin, toko bangunan, pekerja, pelaku distribusi hingga pemerintah daerah.
Dengan demikian, program gentengisasi di Purwakarta diharapkan dapat berjalan beriringan dengan agenda peningkatan kualitas hunian, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.
