
Propertynbank : Rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mengatur sertifikasi badan usaha dan sertifikasi profesi di sektor perumahan dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme, kepastian hukum, sekaligus daya saing industri perumahan nasional.
Pakar Hukum Perumahan dan Properti, M. Ilham Hermawan, menilai penguatan standar kemampuan badan usaha dan kompetensi tenaga profesional merupakan kebutuhan mendasar untuk membangun industri perumahan yang sehat, kredibel, dan mampu bersaing di tingkat global.
Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PKP tentang Pembinaan Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen Sektor Perumahan mencerminkan arah kebijakan yang semakin menempatkan profesionalisme sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan sektor perumahan.
“Langkah Kementerian PKP mengatur sertifikasi badan usaha dan sertifikasi profesi merupakan kebijakan yang tepat. Industri perumahan tidak cukup hanya didukung oleh pelaku usaha yang memiliki legalitas, tetapi juga harus memiliki kemampuan usaha dan sumber daya manusia yang kompeten serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,” ujarnya.
Ilham menjelaskan, penerapan sertifikasi dalam kegiatan usaha sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sektor jasa konstruksi, misalnya, telah lebih dahulu menerapkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai instrumen untuk memastikan kapasitas badan usaha serta kompetensi tenaga kerja konstruksi.
Menurutnya, sektor perumahan juga membutuhkan standar serupa. Pasalnya, kegiatan usaha di bidang ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi mencakup pengembangan kawasan, pemasaran, transaksi, hingga pengelolaan perumahan.
“Jika sektor jasa konstruksi telah memiliki standar sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja, maka sudah semestinya sektor pengembangan dan pengelolaan perumahan juga memiliki sistem sertifikasi yang jelas. Terlebih lagi, kegiatan usaha perumahan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan hubungan hukum yang berlangsung dalam jangka panjang,” jelasnya.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila itu menegaskan, sertifikasi badan usaha diperlukan untuk memastikan setiap pelaku usaha memiliki kapasitas yang sesuai dengan karakteristik dan skala kegiatan usahanya.
Melalui sertifikasi, kemampuan badan usaha dapat dinilai berdasarkan sejumlah aspek, mulai dari pengalaman, kapasitas keuangan, ketersediaan sumber daya manusia, hingga kemampuan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha. Dengan demikian, sertifikasi tidak sekadar menjadi pengakuan formal, tetapi juga tolok ukur objektif atas kapasitas pelaku usaha.
“Harus dibedakan antara legalitas berusaha dan kemampuan menjalankan usaha. Perizinan memberikan dasar hukum untuk melakukan kegiatan usaha, sedangkan sertifikasi memberikan pengakuan terhadap kapasitas dan kemampuan badan usaha. Keduanya penting, tetapi memiliki fungsi yang berbeda,” katanya.
Selain sertifikasi badan usaha, Ilham menilai sertifikasi profesi juga semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha di sektor perumahan.
Profesionalisme tenaga kerja, menurutnya, perlu dibangun melalui standar kompetensi yang terukur, baik dalam kegiatan pengembangan perumahan maupun pengelolaan rumah susun dan lingkungan perumahan.
“Sertifikasi profesi merupakan bentuk pengakuan terhadap kompetensi seseorang berdasarkan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, profesionalisme tidak hanya dinilai berdasarkan pengalaman kerja, tetapi juga melalui proses pengujian kompetensi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ilham mengapresiasi arah pengaturan yang menempatkan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai bagian dari sistem sertifikasi sektor perumahan.
Dalam rancangan tersebut, LSBU melaksanakan sertifikasi badan usaha dengan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), sedangkan LSP melaksanakan sertifikasi profesi dengan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Menurutnya, keterlibatan lembaga sertifikasi yang terakreditasi dan terlisensi menjadi aspek penting untuk memastikan proses sertifikasi berjalan berdasarkan standar penilaian yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengaturan yang menghubungkan sertifikasi badan usaha dengan akreditasi KAN serta sertifikasi profesi melalui LSP yang memperoleh lisensi BNSP merupakan langkah tepat. Sistem ini memberikan landasan kelembagaan agar sertifikasi tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui mekanisme penilaian yang memiliki standar dan pengawasan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan sistem sertifikasi juga perlu didukung oleh asosiasi sektor perumahan yang memiliki kapasitas kelembagaan memadai. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai penilaian asosiasi menjadi penting untuk memastikan organisasi tersebut mampu berkontribusi dalam pembinaan serta peningkatan kompetensi para anggotanya.
Lebih jauh, Ilham melihat sertifikasi badan usaha dan profesi memiliki keterkaitan erat dengan upaya meningkatkan daya saing industri perumahan Indonesia di pasar global.
Perkembangan investasi dan kerja sama internasional, menurutnya, menuntut adanya standar kemampuan usaha dan kompetensi profesional yang terukur serta dapat diperbandingkan dengan praktik di negara lain.
“Dalam persaingan global, yang dinilai bukan hanya kemampuan membangun dan memasarkan produk perumahan, tetapi juga kredibilitas badan usaha, kompetensi tenaga profesional, dan kualitas tata kelola industrinya. Sertifikasi merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun kepercayaan tersebut,” jelasnya.
Meski demikian, Ilham mengingatkan bahwa sistem sertifikasi nasional perlu terus dikembangkan agar memiliki standar yang relevan dengan kebutuhan industri internasional. Pengakuan kompetensi secara global tidak hanya membutuhkan kesesuaian standar, tetapi juga kredibilitas lembaga penilai serta mekanisme pengakuan yang dapat diterima secara internasional.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan sertifikasi agar tidak terjebak pada pemenuhan persyaratan administratif semata.
“Sertifikasi jangan sampai berubah menjadi sekadar kewajiban memperoleh sertifikat. Yang paling penting adalah kualitas proses penilaiannya. Sertifikasi harus benar-benar mencerminkan kemampuan badan usaha dan kompetensi profesi, bukan hanya menjadi persyaratan administratif tambahan,” tegasnya.
Selain kualitas penilaian, sistem sertifikasi juga perlu mempertimbangkan karakteristik dan skala usaha. Hal ini penting agar penerapannya tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ilham berharap pengaturan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi profesi melalui Rancangan Peraturan Menteri PKP dapat menjadi fondasi bagi terbentuknya standar profesionalisme yang lebih kuat di sektor perumahan nasional.
“Pengaturan ini merupakan langkah maju dalam membangun industri perumahan yang profesional. Dengan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi profesi yang kredibel, kita tidak hanya meningkatkan kualitas penyelenggaraan perumahan dan perlindungan konsumen, tetapi juga mempersiapkan industri perumahan Indonesia agar memiliki daya saing yang lebih kuat di tingkat global,” pungkasnya.
















