
Propertynbank.com – Program Gentengisasi Nasional mulai memasuki tahap perluasan ke berbagai daerah. Setelah diluncurkan di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kini mempersiapkan pelaksanaannya di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan target pasokan lebih dari 1,4 juta keping genteng dari industri kecil dan menengah (IKM) serta UMKM lokal.
Perluasan program ini tidak sekadar menyangkut penggantian material atap rumah masyarakat. Pemerintah juga membidik kebangkitan industri genteng rakyat yang selama ini menjadi salah satu sektor usaha bahan bangunan berbasis ekonomi daerah.
Namun, besarnya target pasokan membawa pekerjaan rumah tersendiri. Kapasitas produksi, konsistensi kualitas, sertifikasi, hingga distribusi menjadi faktor penting yang menentukan apakah program tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, pelaksanaan Gerakan Gentengisasi Nasional harus dipersiapkan secara matang, terutama menyangkut aspek teknis, mutu, jumlah pasokan, kepastian hukum, dan ketepatan waktu.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan program di Jawa Tengah dan Jawa Timur di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Maruarar, program yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menghidupkan kembali sentra industri genteng rakyat di berbagai daerah.
“Program Gentengisasi merupakan arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus membangkitkan sentra industri genteng rakyat di daerah,” ujarnya.
Jawa Tengah Siapkan 614 Ribu Genteng
Di Jawa Tengah, persiapan pengadaan genteng melibatkan sentra produksi di Kabupaten Kebumen dan Jepara. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten setempat tengah memfinalisasi penyediaan 614.514 keping genteng atau setara 169 truk.
Pasokan tersebut berasal dari perajin IKM lokal dan direncanakan didistribusikan ke 12 kabupaten/kota. Pemerintah daerah juga memastikan produk yang disediakan memenuhi persyaratan mutu dan sertifikasi yang ditetapkan, termasuk standar keandalan produk serta Standar Nasional Indonesia (SNI).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, sentra perajin di Kebumen dan Jepara telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan.
Peluncuran Gentengisasi di Jawa Tengah dijadwalkan berlangsung pada 6 Desember 2026, dengan lokasi kegiatan di Kantor Bupati Kebumen dan Alun-Alun Jepara.
Trenggalek Pasok 800 Ribu Genteng
Sementara itu, Jawa Timur menyiapkan pasokan lebih besar, yakni sebanyak 800 ribu keping genteng yang dipusatkan di Kabupaten Trenggalek.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan pemerintah daerah tengah melakukan pendampingan kepada para perajin, khususnya dalam peningkatan kapasitas produksi, kualitas, dan kelayakan produk.
Menurut Emil, keterlibatan sentra industri genteng Trenggalek diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat sekaligus mendukung kebutuhan material dalam program perumahan pemerintah.
Peluncuran program di Jawa Timur direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026. Sebelum pelaksanaan, pemerintah akan melakukan verifikasi terhadap IKM pemasok, pendampingan pemenuhan standar mutu, serta pemetaan alokasi distribusi.
Gentengisasi Jangan Berhenti pada Pengadaan Genteng
Secara keseluruhan, kesiapan pasokan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur mencapai 1.414.514 keping genteng. Angka ini menunjukkan besarnya peluang ekonomi yang dapat dinikmati industri bahan bangunan lokal apabila pengadaan program benar-benar melibatkan perajin daerah.
Meski demikian, keberhasilan Gentengisasi tidak cukup diukur dari jumlah genteng yang berhasil diproduksi atau dikirim ke lokasi penerima manfaat. Pemerintah juga perlu memastikan keberlanjutan usaha para perajin setelah program berjalan.
Kepastian pembelian, harga yang wajar, standar kualitas yang terukur, serta kelancaran pembayaran kepada produsen menjadi sejumlah aspek yang patut diperhatikan. Tanpa ekosistem pengadaan yang sehat, program berskala nasional berisiko hanya memberikan dampak ekonomi sesaat.
Di sisi lain, penerapan standar SNI perlu diimbangi pendampingan kepada IKM agar persyaratan kualitas tidak justru menjadi hambatan bagi perajin kecil yang memiliki keterbatasan modal dan teknologi produksi.
Kementerian PKP juga akan mengintegrasikan Gerakan Gentengisasi dengan sejumlah program lain, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, pembangunan rumah subsidi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, sertifikasi rumah gratis, serta pembiayaan ultra mikro melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Integrasi tersebut diharapkan menciptakan hubungan antara peningkatan kualitas hunian dan penguatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, program tidak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak, tetapi juga membuka pasar bagi produk industri bahan bangunan lokal.
Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh rantai pelaksanaan berjalan efektif, mulai dari kapasitas produksi, pengawasan mutu, transparansi pengadaan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Jika dikelola secara konsisten, Gentengisasi berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan industri rakyat. Namun, ukuran keberhasilannya pada akhirnya bukan hanya berapa juta genteng yang tersalurkan, melainkan seberapa besar peningkatan kualitas hunian dan keberlanjutan usaha para perajin lokal setelah program tersebut berjalan.
















