
Propertynbank.com – Menonton kabar dari China itu, saya sontak membayangkan Walini dan Deli. Indonesia bakal ada sepuluh kota yang belum sepenuhnya ada, hanya lintasan tayangan kepala.
Jalan-jalannya dirancang dengan teknologi digital. Lalu lintas dikendalikan melalui pusat komando. Air bersih mengalir melalui jaringan pintar. Sampah diolah, energi dikelola, transportasi terintegrasi. Rumah, sekolah, rumah sakit, kawasan industri, dan ruang hijau milik publik dibangun dalam satu rancangan besar.
Kota itu bukan sekadar tempat orang bisa tinggal. Kota itu dirancang sebagai organisme kehidupan sosial masa depan.
Lalu datanglah sebuah angka: US$50 miliar. Angka yang cukup besar untuk membuat siapa pun berhenti sejenak, terkesima.
Indonesia dan Tiongkok mengumumkan kerja sama pengembangan 10 lokasi awal Future Smart City. Di tengah diplomasi ekonomi dan ambisi pembangunan, proyek ini membuka babak baru dalam percakapan tentang masa depan perkotaan Indonesia, dan manusianya.
Tetapi, seperti semua cerita skala besar, ada pertanyaan yang tidak boleh tertinggal di belakang panggung. Kota masa depan itu kelak menjadi milik siapa, bung?
Usah curiga. Pertanyaan tersebut bukan sentimen antiinvestasi. Bukan pula kecurigaan terhadap siasat bisnis Tiongkok. Investasi asing dibutuhkan, yes. Teknologi dibutuhkan, tentu saja. Pengalaman panjang giat pembangunan dan jerat pembangunanisme juga patut dipelajari.
Namun, negara tidak boleh kehilangan kompas konstitusi hanya karena silau oleh besarnya angka investasi.
Kota bukan sekadar proyek konstruksi raksasa. Kota adalah ruang hidup manusia. Menjadikannya kota manusia.
Ketika investasi triliunan rupiah bertemu ambisi membangun kota pintar, konstitusi mengingatkan: pembangunan bukan semata urusan gedung, tanah, perkakas digital, dan modal. Ada jiwa raga manusia di bumi Indonesia yang musti disejahterakan.
Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, pernah mengingatkan dalam refleksinya mengenai pembangunan BSD City:
“Kota bukan proyek lima tahunan. Kota hidup puluhan, bahkan ratusan tahun. Keberlanjutan kota sangat ditentukan oleh tata kelola, bukan hanya desain awal.”
Pernyataan itu lugas, tetapi menyimpan pesan kebijakan yang penting. Kota tidak selesai ketika investor menandatangani kontrak, peletakan batu pertama dilakukan, atau gedung pertama diresmikan. Kota justru memulai ujian sesungguhnya setelah penghuninya datang, anak-anaknya tumbuh, pekerjanya bekerja, dan generasi berikutnya mewarisi ruang hidup yang dibangun hari ini.
Future Smart City harus cerdas sejak mulai dirancang, adil ketika mulai dihuni, dan berkelanjutan ketika diwariskan.
Dari Smart City menuju Smart Welfare
Di sinilah misi sesungguhnya pembangunan perkotaan: menjadikan kota sebagai rel menuju negara kesejahteraan.
Selama ini, kita terlalu sering mengukur kemajuan kota dari tinggi gedung, panjang jalan, kecanggihan jaringan digital, dan nilai investasi. Seolah-olah semakin banyak teknologi yang ditanamkan, semakin sejahtera pula penghuninya.
Padahal, kota yang memiliki sensor di setiap sudut belum tentu mampu mendeteksi seorang buruh yang tidak sanggup membayar sewa rumah.
Kota yang mempunyai pusat kendali lalu lintas belum tentu memberi akses transportasi yang layak kepada pekerja berpenghasilan rendah.
Kota yang bercahaya pada malam hari belum tentu menyediakan rumah terjangkau bagi keluarga muda.
Di sinilah kita perlu fasih membedakan Smart City dengan Smart Welfare. Kota pintar adalah instrumen. Kesejahteraan adalah tujuan.
Konstitusi kita sesungguhnya telah memberikan arah yang terang. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Sementara Pasal 33 ayat (3) menegaskan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dua norma konstitusi ini tidak boleh menjadi hiasan pidato-pidato pembangunan. Keduanya merupakan mandat yang harus hadir dalam desain kota, dan rekayasa sosial budiman manusianya.
Maka, pertanyaan tentang kabar 10 Future Smart City tidak berhenti pada berapa triliun investasi yang bakal masuk. Kita harus bertanya: berapa rumah layak yang tersedia? Apa model andal public housing? Berapa pekerja yang memperoleh hunian dekat tempat kerja? Berapa keluarga berpenghasilan rendah yang dapat tinggal tanpa tercekik cicilan? Berapa luas ruang terbuka hijau yang dijamin Di situlah konstitusi menemukan khasiat konkretnya.
Tanah bukan ruang kosong
Kota berdiri di atas tanah. Ketahuilah, ada ajaran paling purba dalam hukum agraria kita: tanah bukan sekadar komoditas. Tanah mempunyai fungsi sosial.
Maka, dari soal investasi, ada persoalan lain yang jauh lebih mendasar: pertanahan.
Kota baru itu tidak tumbuh di ruang kosong. Di sana mungkin telah ada tanah yang dihuni, dikuasai, digarap, ditanami, diwariskan, bahkan menjadi sumber penghidupan masyarakat selama beberapa generasi.
Karena itu, pembangunan kota masa depan harus dimulai dengan kepastian hukum sekaligus keadilan pertanahan.
Siapa pemilik asli tanah? Bagaimana model pengadaannya? Apakah hak dan alas hak masyarakat dihormati dengan layak? Apakah tata ruangnya sesuai? Bagaimana dampak ekologisnya? Apakah sumber airnya mencukupi?
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak memberikan cek kosong kepada siapa pun untuk memperlakukan tanah semata-mata sebagai komoditas investasi.
Hak menguasai negara mengandung kewajiban konstitusional untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya demi kemakmuran rakyat.
Negara tidak boleh hanya hadir ketika meresmikan proyek. Negara harus hadir ketika hak warga berhadapan dengan kepentingan modal.
Di sinilah pentingnya prinsip public trust doctrine: kewenangan negara atas sumber daya publik harus dijalankan sebagai amanah, bukan sebagai fasilitas untuk memindahkan keuntungan kepada segelintir pihak.
Rumah: Jantung kota masa depan
Ada satu angka yang membuat proyek ini semakin menarik sekaligus menuntut kehati-hatian.
Materi konsorsium menyebut rencana sekitar 1,5 juta unit hunian untuk mendukung kehidupan sekitar tiga juta penduduk. Komposisinya mencakup rumah terjangkau, rumah keluarga, hunian sewa, rumah pekerja, hunian relokasi, dan rumah ramah lansia.
Angka tersebut masih merupakan rencana program, bukan rumah yang sudah dibangun atau diserahkan.
Di sinilah saya ingin meletakkan perspektif Housing Welfare State. Dalam negara kesejahteraan, rumah bukan semata-mata barang dagangan. Rumah adalah prasyarat martabat manusia, kesehatan keluarga, pendidikan anak, produktivitas pekerja, dan mobilitas sosial. Bahkan, bagi The HUD Institute, rumah juga merupakan tonggak ketahanan nasional.
Seorang buruh yang bekerja di kawasan industri tidak cukup hanya diberi pekerjaan. Ia membutuhkan rumah yang layak huni, dekat dengan tempat kerja, terjangkau, dan terhubung dengan transportasi publik.
Seorang guru tidak cukup hanya diminta mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru juga membutuhkan tempat tinggal yang manusiawi.
Keluarga muda tidak boleh dipaksa menghabiskan sebagian besar penghasilannya hanya untuk membayar cicilan rumah. Mereka bukan bekerja bagai mesin hanya sekadar nasabah bank penyedia dana.
Maka, jangan sampai Future Smart City menjadi Smart Property, tetapi gagal menjadi Smart Housing.
Kita membutuhkan kota yang pintar membangun gedung, tetapi lebih pintar lagi membangun kehidupan.
Agenda ini semestinya terhubung dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hak bertempat tinggal dalam Pasal 28H ayat (1) harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret: penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, fasilitas sosial, fasilitas umum, hunian pekerja, dan pembiayaan yang terjangkau.
FLPP, misalnya, tidak boleh dipandang sebagai program yang berdiri sendiri sebagai statistik. FLPP harus menjadi bagian dari ekosistem perumahan nasional, termasuk dalam pengembangan kota baru.
Bukan sekadar berapa unit rumah dibangun, melainkan siapa yang dapat menghuninya. Jangan sampai angka mendahului kepastian
Tentu, kabar investasi sebesar ini patut disambut dengan gairah optimisme. Tetapi optimisme tidak boleh mematikan nalar kritis dan jarum kompas konstitusi.
Pengumuman resmi menyebut nilai kerja sama Indonesia–Tiongkok sekitar US$71,8 miliar. Di dalamnya terdapat proyek Future Smart City sekitar US$50 miliar. Namun, informasi dari pihak konsorsium menyebut kesepakatan KMDI dengan konsorsium Shaanxi masih berupa non-binding memorandum of understanding.
Artinya, belum dengan sendirinya menjadi kontrak investasi definitif atau jaminan bahwa dana telah dicairkan.
Perbedaan antara komitmen, nota kesepahaman, perjanjian definitif, financial close, dan realisasi investasi harus dijelaskan secara terbuka.
Jangan sampai angka triliunan rupiah lebih dahulu menjadi panggung perayaan, sementara kepastian pembiayaan, tanah, tata ruang, dan perlindungan warga masih berada di ruang tunggu.
Kita juga harus menguji struktur risikonya. Apakah ada jaminan pemerintah? Siapa menanggung kerugian apabila proyek tidak berjalan? Apakah ada kewajiban kontinjensi yang pada akhirnya berpotensi menjadi beban publik?
Danantara harus mampu menjelaskan bukan hanya potensi keuntungan, tetapi juga batas risiko yang ditanggung keuangan negara.
Sebab, keuntungan investasi boleh dinikmati pemodal, tetapi jangan sampai kerugiannya diwariskan kepada rakyat. Teknologi boleh datang, kedaulatan jangan pergi
Ada satu dimensi yang tidak kalah penting: kedaulatan digital. Kota pintar mengumpulkan data dalam jumlah besar. Data penduduk, pergerakan manusia, transaksi ekonomi, penggunaan energi, layanan kesehatan, hingga pola aktivitas masyarakat.
Siapa yang menguasai data itu? Siapa yang mengoperasikan pusat kendalinya? Di mana data disimpan? Siapa yang memiliki akses? Bagaimana perlindungan privasi dan keamanan sibernya?
Kota pintar tidak boleh berubah menjadi kota yang seluruh denyut kehidupannya diketahui pihak yang tidak memiliki akuntabilitas kepada warganya.
Transfer teknologi harus disertai transfer pengetahuan, pengembangan tenaga ahli nasional, penguatan industri dalam negeri, dan kendali hukum Indonesia atas data publik.
Kita boleh belajar dari Shenzhen. Kita boleh mengadopsi teknologi Tiongkok. Tetapi jangan mengimpor ketergantungan. Teknologi adalah alat. Kedaulatan adalah prinsip.
Mendesak UU Pembangunan Perkotaan
Di atas semua itu, ada satu pekerjaan rumah yang tidak boleh luput: Indonesia membutuhkan regulasi maju tentang pembangunan perkotaan.
Saya memandang momentum 10 Future Smart City ini harus menjadi pintu masuk untuk mendorong pembentukan Undang-Undang Pembangunan Perkotaan.
Mengapa penting? Karena pembangunan kota tidak cukup diatur dengan pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Tata ruang mempunyai rezim hukumnya sendiri. Pertanahan mempunyai aturan sendiri. Perumahan, transportasi, lingkungan hidup, pemerintahan daerah, infrastruktur, dan pembiayaan perkotaan juga tersebar dalam berbagai peraturan.
Masing-masing mungkin bekerja dalam koridornya. Tetapi kota tidak hidup dalam kotak-kotak sektoral.
Satu keputusan tata ruang dapat menentukan harga tanah. Harga tanah menentukan keterjangkauan rumah. Lokasi rumah menentukan biaya transportasi. Transportasi menentukan produktivitas pekerja. Sementara kualitas lingkungan menentukan kesehatan dan keberlanjutan kehidupan kota. Semuanya saling terhubung.
Persoalannya bukan semata kekurangan regulasi, melainkan belum utuhnya arsitektur hukum yang memandang kota sebagai satu ekosistem kehidupan.
Kita tidak boleh membiarkan kota tumbuh sebagai kumpulan proyek sektoral yang kebetulan berada dalam satu wilayah administratif.
UU Pembangunan Perkotaan harus melampaui pendekatan pembangunan fisik. Ia harus menjadi payung hukum yang mengatur tata kelola perkotaan secara terintegrasi, lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas generasi.
Setidaknya ada enam agenda penting, berikut ini:
Pertama, integrasi perencanaan perkotaan. Masterplan kota harus terhubung dengan tata ruang, perumahan, transportasi, infrastruktur, ketahanan pangan, air, energi, dan perlindungan lingkungan. Tidak boleh ada pembangunan kota yang mendahului daya dukung ekologisnya.
Kedua, keadilan pertanahan dan hunian inklusif. Harus ada jaminan perlindungan hak masyarakat, pencegahan penggusuran yang tidak adil, penyediaan hunian terjangkau, hunian pekerja, serta instrumen pengendalian spekulasi tanah. Kota tidak boleh hanya menyediakan ruang bagi mereka yang mampu membeli.
Ketiga, tata kelola metropolitan dan antardaerah. Kehidupan perkotaan tidak berhenti pada batas administratif kabupaten atau kota. Pergerakan pekerja, transportasi, air, sampah, dan kawasan ekonomi melintasi batas pemerintahan. Karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, dan pembiayaan lintas daerah yang jelas.
Keempat, pembiayaan perkotaan yang akuntabel. Investasi swasta harus ditempatkan dalam kerangka transparansi, pembagian risiko yang adil, pengawasan publik, serta pencegahan beban fiskal tersembunyi. Termasuk pengaturan pemanfaatan kenaikan nilai tanah (land value capture) agar sebagian keuntungan pembangunan kembali kepada kepentingan publik.
Kelima, kota hijau dan tangguh iklim. Standar ruang terbuka hijau, pengendalian banjir, konservasi air, pengelolaan sampah, efisiensi energi, dan perlindungan kawasan ekologis harus menjadi kewajiban hukum, bukan sekadar janji dalam brosur investasi.
Keenam, kedaulatan digital dan partisipasi warga. Pengelolaan data, keamanan siber, interoperabilitas sistem, perlindungan privasi, transfer teknologi, dan hak warga atas informasi harus menjadi bagian dari tata kelola kota pintar. Masyarakat harus dilibatkan sejak perencanaan, bukan sekadar diberi tahu setelah proyek berjalan.
UU ini juga perlu mengatur indikator keberhasilan pembangunan perkotaan yang tidak berhenti pada nilai investasi dan jumlah bangunan. Ukurannya harus mencakup keterjangkauan hunian, akses pekerjaan, kualitas lingkungan, mobilitas, pelayanan publik, dan pemerataan kesejahteraan.
Dengan demikian, kota tidak hanya dinilai dari seberapa cepat dibangun, tetapi juga dari seberapa adil manfaat pembangunannya dibagikan.
Inilah yang saya sebut pergeseran dari project-oriented urban development menuju people-centered urban development.
Jangan sampai kita mempunyai kota dengan teknologi abad ke-21, tetapi tata kelola hukumnya masih terperangkap dalam cara berpikir sektoral abad sebelumnya.
UU Pembangunan Perkotaan bukan untuk menambah tumpukan regulasi. Justru untuk menyatukan arah, mengharmonisasikan kewenangan, memperjelas tanggung jawab, dan memastikan pembangunan kota tunduk pada mandat konstitusi.
Mengukur masa depan dengan keadilan
Saya membayangkan sepuluh kota itu kelak berdiri. Jalan-jalan tertata, transportasi terintegrasi, gedung-gedung modern, jaringan digital bekerja tanpa henti.
Tetapi saya juga ingin melihat seorang buruh pulang kerja dan menemukan rumah yang mampu ia bayar. Seorang anak dapat bersekolah tanpa menempuh perjalanan yang melelahkan. Seorang lansia dapat mengakses fasilitas kesehatan. Keluarga berpenghasilan rendah tidak tersingkir karena harga tanah dan rumah melambung. Eureka, melalui UU itulah wajah dan “pinggang” kota masa depan yang sesungguhnya. Kota yang memberdayakan warganya.
Pemerintah perlu cermat membuka masterplan, lokasi, status tanah, struktur pembiayaan, proses pengadaan, standar lingkungan, target hunian MBR, serta mekanisme partisipasi masyarakat. Publik harus dapat mengawasi sejak perencanaan, bukan baru diberi tahu setelah beton mengeras.
Sebab, pembangunan kota bukan pekerjaan sat-set cuman satu periode pemerintahan. Malahan menentukan kehidupan beberapa generasi ke depan.
Pada akhirnya, publik tidak ingin Indonesia hanya dikenang karena berhasil membangun sepuluh kota pintar dengan investasi raksasa.
Publik ingin Indonesia dikenang karena berhasil membangun kota yang memuliakan hidup manusia. Smart City tanpa Smart Welfare hanyalah kecanggihan tanpa keadilan. Dan konstitusi kita tidak pernah memerintahkan negara sekadar membangun kota. Konstitusi memerintahkan negara membangun kesejahteraan.
Jangan sampai masa depan kota menjadi milik investor, sementara rakyat hanya menjadi penghuni yang harus membayar mahal untuk tinggal di dalamnya.
Kota boleh futuristik. Teknologi boleh melesat. Investasi boleh membesar. Tetapi hukum harus lebih dahulu memastikan bahwa manusia tidak menjadi tamu di kotanya sendiri.
Sebab, ukuran kemajuan sebuah kota bukan seberapa tinggi gedungnya menjulang ke langit, melainkan seberapa rendah hati negara menjamin warganya dapat hidup dengan layak.
Dan mungkin, inilah saatnya Indonesia tidak hanya membangun Future Smart Cities, tetapi juga menyiapkan Future Urban Law.
Kota masa depan, aparah Walini, Deli, harus dibangun dengan teknologi. Tetapi masa depan kota harus dijaga oleh selera manusia akan busaya, hukum dan keadilan.
Tabik.
Penulis : Adv.Muhammad Joni, SH., MH., Sekretaris Dewan Pakar The Housing and Urban Development (HUD) Institute.
















