Propertynbank.com – Pengembangan perumahan subsidi di Provinsi Jambi masih memiliki ruang pertumbuhan, seiring kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan dukungan pembiayaan pemerintah. Hingga 6 November 2026, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jambi telah mencapai 6.156 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp733,39 miliar.
Capaian tersebut menjadi salah satu modal untuk memperluas pengembangan kawasan perumahan di daerah. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pun mendorong Pemerintah Provinsi Jambi mengoptimalkan potensi lahan, memperkuat infrastruktur pendukung, serta memperluas program penyediaan rumah layak huni.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dengan Gubernur Jambi Al Haris di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu (7/11/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Direktur Kerja Sama dan Kebijakan Pembiayaan BP Tapera Alfian Arif serta Owner LIP House Raymond Tanoto.
Salah satu peluang yang dibahas adalah pemanfaatan lahan di sekitar kawasan Sekolah Polisi Negara (SPN) untuk pengembangan perumahan. Lokasi tersebut dinilai memiliki potensi karena didukung ketersediaan lahan, fasilitas pendidikan, dan perkembangan lingkungan di sekitarnya.
Namun, pengembangan kawasan perumahan tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan lahan. Dukungan infrastruktur, terutama akses jalan menuju lokasi, juga menjadi faktor penting agar kawasan hunian dapat berkembang dan diminati masyarakat.
Heru mengungkapkan, berdasarkan pembahasan dengan pengembang, kondisi jalan di dalam kompleks perumahan sudah cukup baik. Persoalan yang masih perlu ditangani adalah akses penghubung dari jalan utama menuju kawasan perumahan.
“Kalau di dalam kompleks, jalannya sudah bagus. Yang masih perlu didukung adalah akses menuju kawasan perumahan. Nanti datanya disiapkan, dan kami akan bantu menindaklanjutinya,” ujar Heru.
Infrastruktur dan Legalitas Tanah Jadi Perhatian
Selain mendorong pembangunan kawasan baru, BP Tapera dan Pemprov Jambi juga membahas persoalan rumah tidak layak huni (RTLH). Salah satu kendala dalam pelaksanaan program bedah rumah adalah status penguasaan tanah yang belum memenuhi persyaratan, terutama rumah yang berdiri di atas lahan sewa atau kontrak.
Kepastian status tanah menjadi aspek penting karena berkaitan dengan kelayakan penerima bantuan dan kepastian pelaksanaan program perbaikan rumah. Dengan demikian, penanganan RTLH tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran, tetapi juga pendataan dan penyelesaian persoalan administrasi pertanahan.
Dalam kesempatan tersebut, Heru juga memperkenalkan Perumahan Nava Village yang dikembangkan LIP House. Perumahan ini menjadi salah satu contoh pengembangan rumah subsidi yang mengedepankan kualitas bangunan, kelayakan hunian, dan keterjangkauan harga bagi MBR.
Menurut BP Tapera, penyediaan rumah subsidi perlu terus memperhatikan kualitas konstruksi dan lingkungan perumahan. Pasalnya, keberhasilan program perumahan tidak semata-mata diukur dari jumlah unit yang dibangun atau disalurkan, tetapi juga dari kualitas rumah yang diterima masyarakat.
Gubernur Jambi Al Haris menyambut positif peluang kerja sama tersebut. Ia menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pembahasan bersama BP Tapera dan pengembang, terutama dalam mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat.
“Kami tertarik untuk membahas ini lebih lanjut dalam rangka menyukseskan Program 3 Juta Rumah karena sangat bermanfaat bagi masyarakat di daerah,” ungkap Al Haris.
Penyaluran FLPP Nasional Tembus 201 Ribu Unit
Di tingkat nasional, realisasi penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 tercatat sebanyak 201.561 unit rumah dengan nilai pembiayaan mencapai Rp25,118 triliun.
Heru menyebutkan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perbankan, hingga pengembang perumahan. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ke depan, BP Tapera dan Pemprov Jambi akan menindaklanjuti sejumlah potensi kerja sama, antara lain melalui pendataan lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan perumahan, identifikasi kebutuhan infrastruktur, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pengembang.
Besarnya potensi pengembangan perumahan di Jambi sekaligus menunjukkan bahwa percepatan Program 3 Juta Rumah membutuhkan dukungan yang lebih konkret di tingkat daerah. Ketersediaan lahan, aksesibilitas, kepastian legalitas, dan kualitas bangunan menjadi faktor yang harus berjalan beriringan agar peningkatan penyaluran FLPP benar-benar berujung pada bertambahnya hunian layak bagi masyarakat.
