Propertynbank.com – Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) mendorong kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) dikembangkan sebagai second central business district (CBD) dalam sistem metropolitan Jakarta. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap Jakarta, terutama dalam hal pekerjaan dan layanan perkotaan.
Ketua Umum IAP, Adriadi Dimastanto, mengatakan Jakarta saat ini telah berkembang sebagai Primate City, yakni kota yang memiliki dominasi sangat kuat dibandingkan kota-kota di sekitarnya. Kondisi tersebut menciptakan disparitas pembangunan dan pembiayaan yang cukup besar antara Jakarta dengan wilayah Bodetabek.
“Contohnya, ketimpangan anggaran antara Jakarta dan kota di sekitarnya. Jakarta memiliki anggaran hingga Rp80 triliun, sedangkan Depok hanya sekitar Rp2–3 triliun,” ujar Adriadi dalam Rakornas IAP di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Kamis (20/8/2026).
Dominasi Jakarta juga berdampak langsung terhadap wilayah penyangga. Kota-kota Bodetabek selama ini menjadi tempat tinggal masyarakat yang bekerja di Jakarta, sehingga harus menanggung beban mobilitas dan pertumbuhan penduduk yang berasal dari aktivitas metropolitan.
“Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang menampung beban Jakarta. Masyarakat bekerja di Jakarta, tinggal di Bodetabek,” katanya.
Menurut Adriadi, kondisi tersebut turut mendorong terjadinya urban sprawl, karena perkembangan kawasan permukiman dan perkotaan meluas secara sporadis tanpa diimbangi pusat-pusat kegiatan ekonomi baru.
Karena itu, IAP menilai perlu ada orientasi baru dalam pengembangan metropolitan Jakarta. Jika Jakarta tetap menjadi pusat CBD utama, maka Bodetabek perlu memiliki pusat-pusat ekonomi baru yang mampu menjalankan fungsi sebagai second CBD.
“Jadi kalau Jakarta kita sebut sebagai pusat CBD, kita harus punya second-second CBD. Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang itu menjadi second CBD,” tegas Adriadi.
Konsep tersebut diharapkan membuat masyarakat Bodetabek tidak harus melakukan perjalanan ke Jakarta setiap hari untuk bekerja maupun memperoleh layanan perkotaan. Selain lapangan pekerjaan, kota-kota tersebut perlu diperkuat dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, rekreasi, serta berbagai layanan publik.
Adriadi mencontohkan konsep Greater Tokyo di Jepang. Tokyo tetap menjadi pusat utama, tetapi kota-kota seperti Yokohama, Chiba, dan Kawasaki berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi yang memiliki fungsi dan daya tarik tersendiri.
“Kalau kita bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di ring luar ini, itu akan membuat warga tidak bergantung lagi ke Jakarta,” ujarnya.
Pemerataan Harus Diikuti Lapangan Kerja
Ketua IAP Jakarta, Meyriana Kesuma, menambahkan bahwa hampir seluruh wilayah di sekitar Jakarta telah berkembang. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat integrasi antarkawasan.
Menurutnya, pemerataan tidak cukup hanya dengan menyediakan hunian. Setiap wilayah juga harus memiliki basis ekonomi dan lapangan pekerjaan yang memadai. Tingginya harga tanah di sejumlah kawasan sekitar Jakarta juga semakin menyulitkan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendapatkan hunian.
“Pemerataan tidak hanya menyangkut hunian, tetapi juga harus diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di masing-masing wilayah,” jelas Meyriana.
Transportasi Jadi Pengungkit
Pengembangan transportasi publik juga menjadi bagian penting dalam membentuk pusat-pusat baru di Bodetabek. Adriadi menilai perluasan jaringan dan rute transportasi umum dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi sekaligus membuka alternatif hunian bagi pekerja Jakarta.
“Dengan memperbanyak dan memperpanjang rute transportasi umum ini bisa menjadi peluang. Pertama mengurangi ketergantungan pada kendaraan. Kedua, bisa menjadi solusi untuk rumah tinggal bagi para pekerja Jakarta,” katanya.
Namun, ia mengingatkan pembangunan transportasi harus dibarengi kesiapan tata ruang. Tanpa perencanaan yang baik, peningkatan aksesibilitas justru berpotensi memicu urban sprawl baru.
“Kalau kota-kota yang second ini enggak disiapkan dengan baik, mereka akan tumbuh secara sporadis juga nantinya,” ungkap Adriadi.
IAP juga berharap Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta dapat menjadi instrumen untuk mengintegrasikan tata kelola serta pembiayaan pembangunan metropolitan. Menurut Adriadi, wilayah-wilayah penyangga selama ini menghadapi beban pertumbuhan metropolitan, tetapi memiliki kapasitas anggaran yang lebih terbatas.
“Harapannya memang itu bisa menjadi solusi terutama budgeting dari kawasan metropolitan ini. Harus dipikirkan yang bisa integrated dari sisi tata kelola dan pembiayaan,” tuturnya.
IAP Gelar ICAPPS 2026 Bahas Kota Generasi Masa Depan
Selain Rakornas, IAP turut menggelar International Conference of Asia-Pacific Planning Societies (ICAPPS) 2026. Forum internasional tersebut mempertemukan para perencana kota dari Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam untuk membahas arah pembangunan kota masa depan.
Adriadi mengatakan ICAPPS 2026 mengangkat gagasan next generation cities, yang menempatkan perubahan teknologi, pola hidup, dan karakter generasi sebagai pertimbangan penting dalam perencanaan kota.
Menurutnya, kota tidak boleh hanya dirancang untuk menjawab kebutuhan hari ini. Perencanaan harus memiliki perspektif jangka panjang agar mampu beradaptasi dengan perubahan mobilitas, teknologi, serta cara masyarakat berinteraksi dengan ruang kota.
“Sebuah kota jangan direncanakan untuk hari ini, tapi untuk masa depan dan harus bisa menjawab karakter semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.
