Propertynbank.com – Upaya pemerintah memperkuat kebijakan sektor perumahan kini semakin ditopang oleh data yang lebih terukur. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya Statistik Perumahan Tahun 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Rilis perdana tersebut dihadiri Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberapa waktu lalu.
Publikasi ini menjadi salah satu pijakan baru bagi pemerintah dalam membaca kondisi perumahan nasional, khususnya terkait kebutuhan hunian, kepemilikan rumah, kelayakan tempat tinggal, hingga akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.
Ketua BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, data BPS selama ini menjadi salah satu rujukan bagi Kementerian PKP maupun Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan kebijakan.
Menurut Amalia, publikasi Statistik Perumahan 2026 merupakan penerbitan perdana yang secara khusus menyajikan berbagai indikator mengenai kondisi perumahan masyarakat.
BPS : Backlog Kepemilikan Rumah Turun
Salah satu data penting yang disoroti dalam publikasi tersebut adalah perkembangan backlog perumahan. BPS membagi indikator tersebut ke dalam dua kelompok.
Backlog 1 menggambarkan kebutuhan kepemilikan rumah, sedangkan Backlog 2 menunjukkan keluarga yang telah menempati rumah sendiri tetapi kondisi huniannya belum memenuhi standar kelayakan.
Berdasarkan rilis BPS, Backlog 1 menurun dari 9,64 juta jiwa menjadi 9,29 juta jiwa. Sementara Backlog 2 juga mengalami penurunan dari 18,77 juta jiwa menjadi 18,01 juta jiwa.
Penurunan tersebut menjadi sinyal positif di tengah upaya pemerintah meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
BPS juga mencatat adanya peningkatan akses terhadap rumah layak huni sepanjang periode 2025 hingga 2026.
Profil Penerima FLPP Turut Dipetakan
Selain perkembangan backlog, publikasi ini memberikan gambaran mengenai penerima manfaat bantuan pembiayaan perumahan, termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Data tersebut antara lain menunjukkan bahwa penerima manfaat FLPP masih lebih banyak berasal dari kelompok laki-laki dibandingkan perempuan. Dari sisi pekerjaan, pegawai swasta tercatat menjadi kelompok yang paling banyak mengakses pembiayaan tersebut.
Sementara berdasarkan kelompok pendapatan, masyarakat dengan penghasilan Rp4 juta hingga Rp6 juta menjadi kelompok dengan akses FLPP terbesar. Di sisi lain, pemohon dari kelompok penghasilan Rp8 juta hingga Rp10 juta mulai menunjukkan peningkatan akses.
Data tersebut dinilai penting untuk melihat karakteristik masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan perumahan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan berikutnya.
BP Tapera Dorong Kolaborasi dengan Pengembang
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan dukungannya terhadap penerbitan statistik perumahan tersebut. Menurutnya, keberadaan data yang lebih akurat akan membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai program perumahan, termasuk melalui kolaborasi dengan pengembang.
Lebih lanjut Heru menambahkan, pemerintah telah memberikan sejumlah dukungan untuk mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah. Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian adalah dampak kebijakan terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK terhadap akses pembiayaan perumahan.
“Setelah kebijakan mengenai SLIK OJK diterbitkan, tidak sampai dua bulan terdapat realisasi mencapai 40 ribu unit rumah,” ujar Heru menegaskan.
Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan dapat memberikan pengaruh terhadap percepatan akses masyarakat terhadap rumah. Karena itu, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah diterapkan.
Pemerintah Tekankan Integritas dan Percepatan Perizinan
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi penerbitan Statistik Perumahan 2026. Ia menilai data yang kredibel menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Sebagai birokrat, kita harus berubah. Terus untuk jaga kepercayaan, karena integritas itu mahal,” tegas Maruarar menjelaskan.
Dukungan juga disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kemendagri akan mendorong pemerintah daerah agar turut mempercepat proses perizinan pembangunan perumahan serta pelaksanaan program bedah rumah.
Dengan semakin tersedianya data perumahan yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. “Penurunan backlog sekaligus peningkatan akses rumah layak menjadi indikator penting dalam mengejar target penyediaan hunian bagi masyarakat,” ungkap Maruarar.
