Skip to main content

Property & Bank

Penyaluran KPP BTN Rp7,4 Triliun, Pemerintah Dorong UMKM Perumahan Naik Kelas

kpp btn
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan BTN

Propertynbank.com – Kredit Program Perumahan (KPP) mulai menunjukkan peran yang semakin penting dalam memperluas akses pembiayaan sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di sektor perumahan. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat total penyaluran KPP BTN secara kumulatif telah mencapai Rp7,4 triliun sejak program tersebut diluncurkan.

Penyaluran tersebut terdiri atas Rp5,4 triliun KPP Supply dan Rp2 triliun KPP Demand. Skema ini dirancang untuk menjangkau dua sisi ekosistem perumahan, mulai dari pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan rumah hingga masyarakat produktif yang membutuhkan pembiayaan untuk memiliki maupun mengembangkan hunian.

Direktur Corporate Banking BTN Helmy Afrisa mengatakan, KPP menjadi salah satu instrumen strategis karena pembiayaan tidak hanya diarahkan kepada penyediaan hunian, tetapi juga mendukung aktivitas usaha masyarakat.

“Melalui KPP Supply dan KPP Demand, BTN berupaya memperluas akses pembiayaan di seluruh ekosistem perumahan. Kami ingin program ini tidak hanya mendorong penyediaan hunian, tetapi juga meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan pada akhirnya menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Helmy dalam Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Menara BTN, Jakarta, Jumat (11/9).

Pada skema KPP Supply, pembiayaan dapat dimanfaatkan oleh developer, kontraktor hingga pedagang bahan bangunan dengan plafon kredit mencapai Rp5 miliar. Sementara melalui KPP Demand, UMKM perorangan dapat memperoleh pembiayaan hingga Rp500 juta untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang mendukung kegiatan usaha.

Potensi pembiayaan KPP juga masih cukup besar. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, BTN mencatat terdapat 353 peminatan dengan total plafon mencapai Rp424,944 miliar.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 57 peminatan merupakan KPP Supply dengan nilai Rp288,970 miliar. Sementara KPP Demand mencatat 296 peminatan dengan nilai Rp135,974 miliar.

Menurut Helmy, besarnya minat tersebut menunjukkan kebutuhan pembiayaan di sektor perumahan berasal dari berbagai lapisan dan aktivitas usaha.

“Besarnya peminatan menunjukkan kebutuhan pembiayaan perumahan datang dari berbagai sisi. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, developer, kontraktor, toko bahan bangunan, dan pelaku UMKM agar manfaat KPP dapat menjangkau semakin banyak masyarakat,” katanya.

Helmy menambahkan, rumah bagi masyarakat produktif tidak semata-mata berfungsi sebagai tempat tinggal. Hunian juga dapat menjadi lokasi usaha sekaligus aset yang mendukung peningkatan pendapatan keluarga.

“Bagi masyarakat produktif, rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi tempat usaha dan aset yang mendukung peningkatan penghasilan keluarga,” tuturnya.

KPP BTN Dorong UMKM Naik Kelas

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai implementasi KPP memiliki peluang besar untuk mendorong pelaku UMKM di sektor perumahan berkembang menjadi usaha dengan skala yang lebih besar.

Menurutnya, manfaat KPP terutama terasa pada sisi supply karena dukungan subsidi bunga dapat membantu pelaku usaha seperti kontraktor, developer, dan toko bangunan memperkuat kapasitas bisnisnya.

“Manfaat program ini sangat luar biasa. Dari sisi supply, subsidi bunganya sangat membantu. Mudah-mudahan, seperti tujuannya, UMKM baik kontraktor, developer maupun toko bangunan bisa naik kelas,” ujar Maruarar.

Maruarar menyebut respons masyarakat dan pelaku usaha terhadap KPP cukup positif meski program tersebut masih relatif baru. Tingginya penyerapan bahkan mendorong pemerintah meningkatkan kuota KPP secara nasional dari sebelumnya Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Dalam penyaluran KPP Supply, BTN disebut menjadi salah satu bank dengan penyaluran tertinggi.

“Programnya boleh baru, belum sampai setahun, tetapi ternyata responsnya sangat positif. Penyerapan sangat tinggi, makanya kuotanya dinaikkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Dari sisi supply, BTN itu paling tinggi,” kata Maruarar.

Namun, menurut Maruarar, keberhasilan KPP tidak cukup hanya dilihat dari nilai kredit yang tersalurkan. Lebih penting lagi, program tersebut harus mampu menciptakan transformasi bagi pelaku UMKM sehingga dapat berkembang menjadi perusahaan dengan skala lebih besar.

“Kita baru bangga kalau 10 atau 15 tahun lagi, UMKM yang kita temui hari ini mengatakan, waktu itu saya masih UMKM, tetapi 10 tahun kemudian saya sudah naik kelas menjadi perusahaan besar yang sukses,” ujarnya.

Maruarar juga menekankan besarnya efek berganda sektor perumahan terhadap perekonomian. Pembangunan rumah menciptakan aktivitas bagi developer dan kontraktor, sekaligus membuka lapangan kerja serta meningkatkan permintaan terhadap bahan bangunan, transportasi, manufaktur dan berbagai usaha masyarakat.

“Ekosistem perumahan sangat luar biasa. Pengembang, developer, kontraktor, toko bangunan, UMKM, semuanya harus solid supaya kita bisa menggerakkan ekonomi,” tegasnya.

Hingga 9 September 2026, BTN telah menyalurkan KPP sebesar Rp5,25 triliun dari target penyaluran tahun ini sebesar Rp10 triliun.

Maruarar pun mendorong BTN untuk terus melakukan inovasi dan mempercepat penyaluran pembiayaan tersebut agar manfaat KPP semakin luas dirasakan masyarakat. “Targetnya besar, harapannya besar. Kerjanya juga harus besar, hatinya besar, jiwanya juga besar bagi Republik dan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Properti

Berita Keuangan & Perbankan