Propertynbank.com – Pengelolaan dana perumahan yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk memperkuat aspek tersebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menjalin sinergi kelembagaan dengan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI).
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman pada 19 Oktober 2026. Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekosistem perumahan, khususnya dalam pengelolaan dan penyaluran dana program pembiayaan perumahan pemerintah.
Nota Kesepahaman tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan masing-masing Jaksa Agung Muda. Ruang lingkupnya disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan, serta bidang kerja sama yang telah disepakati kedua lembaga.
Sejumlah aspek menjadi fokus kolaborasi, mulai dari pemberian bantuan dan pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, pengamanan pembangunan strategis, pemulihan aset, hingga dukungan penegakan hukum. Kerja sama juga mencakup pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pertukaran data dan informasi, serta pencegahan tindak pidana melalui penyuluhan dan penerangan hukum.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan kerja sama dengan Kejaksaan RI merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga pengelola dana perumahan dengan aparat penegak hukum (APH).
Menurutnya, kolaborasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP Tapera, sekaligus mengantisipasi dan menangani berbagai persoalan hukum yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan program perumahan.
Heru menjelaskan, tindak lanjut melalui sejumlah PKS nantinya diharapkan memberikan dukungan terhadap pengelolaan program strategis BP Tapera, terutama Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pengelolaan simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
“Bentuk kerja sama bersama Kejaksaan RI ini dapat dikembangkan lebih jauh melalui berbagai macam PKS dengan Jaksa Agung Muda. Tentu saja ini baik bagi kami (BP Tapera), dikarenakan BP Tapera dalam bekerja tentunya erat kaitannya dengan proses tata kelola,” ujar Heru.
BP Tapera Perkuat Akuntabilitas Penyaluran FLPP
Penguatan tata kelola menjadi semakin relevan seiring dengan besarnya tanggung jawab BP Tapera dalam mengelola program pembiayaan perumahan nasional. Selain memastikan penyaluran dana tepat sasaran, aspek kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan pengawasan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Melalui sinergi dengan Kejaksaan RI, BP Tapera berharap proses pengelolaan dana dan pelaksanaan program perumahan dapat berlangsung lebih transparan, tertib, serta memiliki landasan hukum yang kuat. Ke depan, BP Tapera juga membuka peluang kerja sama serupa dengan aparat penegak hukum lainnya.
Di sisi lain, BP Tapera terus mengakselerasi penyaluran dana FLPP untuk memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan pembiayaan yang terjangkau.
Hingga 30 Oktober 2026, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 194.360 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp24,22 triliun. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan hunian sekaligus mendorong keberlanjutan sektor perumahan nasional.
Untuk menjaga momentum penyaluran, badan ini juga tengah mempersiapkan agenda akad massal KPR Sejahtera FLPP yang direncanakan berlangsung di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung percepatan realisasi pembiayaan rumah bagi MBR.
Dengan kombinasi penguatan kelembagaan, dukungan aspek hukum, dan percepatan penyaluran pembiayaan, BP Tapera berupaya memastikan program perumahan berjalan tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas tata kelola. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pembiayaan perumahan pemerintah.
