Propertynbank.com – Angka tidak pernah polos. Angka selalu membawa muatan. Angka bisa jadi mantra kebanggaan, bisa juga topeng yang menyembunyikan luka.
Ada angka yang pantas disambut dengan akad massal, tepuk tangan, dan pidato kemenangan. Tapi ada pula angka yang justru wajib dicurigai—karena di baliknya, boleh jadi hanya kesunyian rumah kosong yang tak pernah benar-benar dihuni.
Dalam kebijakan rumah subsidi, jumlah akad selalu jadi bintang panggung. Berapa unit tersalurkan? Berapa debitur menerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)? Berapa persen target tercapai? Pertanyaan itu penting. Tapi, alahai, picik jika berhenti cuma di situ.
Sebab negara tidak sedang menyusun spreadsheet. Negara sedang menyusun kehidupan manusia.
Rumah bukan kolom di neraca, ruma bitu: dinding tempat anak belajar mimpi, atap yang menahan hujan agar ibu bisa tidur, pintu yang menahan dunia luar agar keluarga tetap satu.
Bukan Sekadar Etika, Ini Perintah Konstitusi
Perlu ditegaskan sejak paragraf ini: gagasan FLPP 2.0 bukan semata seruan moral. Bagkan berpijak pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pun, juga berpijak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang meletakkan kewajiban negara untuk menjamin hak setiap warga negara menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
Maka ketika FLPP hanya diukur dari jumlah akad, negara sesungguhnya sedang mereduksi perintah konstitusi menjadi laporan kinerja tahunan. Itu bukan sekadar buruk secara manajerial—itu bentuk pengingkaran halus terhadap amanat konstitusi, dibungkus rapi dalam bahasa capaian.
Setelah 16 (enam belas) tahun berjalan, FLPP tidak lagi butuh sekadar tambahan target. FLPP versi 1.0 butuh perubahan arsitektur berpikir—dari menyalurkan subsidi, menuju memastikan hak atas hunian benar-benar tertunai dalam hidup nyata. Inilah gagasan inti FLPP 2.0 ASRI.
Plot Twist yang Tak Nyaman
Persoalan terbesar FLPP bukan sekadar apakah uang APBN tersalurkan. Pertanyaan yang lebih menusuk adalah: apakah uang negara sampai kepada orang yang tepat, membeli rumah yang tepat, dengan pembiayaan yang adil, dan pada akhirnya menghasilkan kehidupan yang lebih layak?
Jika jawabannya kabur, maka kita sedang merayakan angka yang menipu nalar sendiri.
Di sinilah Standar Operasional Prosedur (SOP) FLPP versi 2.0 harus bekerja—bukan sebagai tumpukan formulir baru, melainkan sebagai rantai pengamanan hak dan uang publik: dua belas anak tangga menuju rumah yang benar-benar rumah, dan bukan cuma dua belas aplikasi tanpa gigi.
Selusin Anak Tangga
Pertama, REGISTER.
Negara wajib mengenali calon penerima secara utuh—identitas, kondisi sosial-ekonomi, pekerjaan, kepemilikan rumah, aset, kondisi hunian. Mengenali, bukan sekadar mendata.
Kedua, MATCH.
Data calon penerima tak boleh berdiri sendiri, sunyi tanpa rujukan. Ia harus dicocokkan dengan data sosial-ekonomi dan data perumahan yang relevan. DTSEN bisa jadi fondasi, tapi bukan satu-satunya kunci. Rumah subsidi menyangkut pula aset, penghasilan, kredit, lokasi, listrik, legalitas, dan keterhunian.
Ketiga, SCORE—dengan Satu Peringatan Keras.
Tidak semua Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berdiri di tanah yang sama rata. Karena itu subsidi harus bergerak dari pendekatan seragam menuju subsidi berbasis kebutuhan—adil bukan berarti sama, adil berarti tepat.
Tetapi begitu kata “skor” masuk ke ranah hak asasi, bahaya baru muncul diam-diam: eksklusi algoritmik. Sistem skoring yang dirancang untuk menyaring justru berisiko menyingkirkan mereka yang paling rentan—yang datanya tak lengkap, yang penghasilannya informal dan sulit diverifikasi, yang justru paling membutuhkan rumah tapi paling sulit “tampil bagus” di atas kertas. Skor bukan alat netral. Skor adalah keputusan nilai yang dibungkus angka. Karena itu setiap sistem SCORE wajib memiliki jalur banding manusiawi—ruang bagi petugas lapangan menganulir skor mesin dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan tunduk buta pada algoritma.
Keempat, SELECT.
Negara bukan sekadar memilih orang. Negara harus memastikan kecocokan antara orang dan rumah. Rumah murah yang jauh dari pekerjaan, tanpa transportasi memadai, tanpa infrastruktur dasar—itu bukan rumah layak, itu pengasingan bersubsidi.
Kelima, VERIFY—dan di Sinilah Sanksi Harus Bicara.
Inilah pintu yang terlalu lama dianggap sekadar administratif. Bank harus jadi garis pertama verifikasi. Bank harus mengubah indikator. Ayo, BP Tapera dan regulator jadi lapis pengawasan berikutnya. Data bermasalah wajib diverifikasi—bukan diloloskan karena sistem lapar angka penyaluran.
Tapi kewajiban tanpa sanksi hanyalah imbauan yang sopan. Bank penyalur yang terbukti meloloskan data palsu atau memanipulasi kelayakan debitur demi mengejar target penyaluran harus menghadapi konsekuensi nyata: pembekuan sementara kuota penyaluran FLPP, kewajiban pemulihan (restitusi) atas kerugian negara, hingga pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana. Verifikasi tanpa taring hanya melahirkan basa-basi kepatuhan.
Keenam, GATE—gerbang kualitas rumah. Rumah subsidi tidak boleh hanya murah. Ia harus legal, layak, aman, sehat, memiliki utilitas, berada di lingkungan yang manusiawi. Di titik ini gagasan Indonesia ASRI—Aman, Sehat, Resik, Indah—menemukan relevansinya sebagai kerangka kebijakan, bukan sebagai jargon yang mengendap jadi hiasan judul. Dinding rumah boleh selesai dibangun, tapi jika lingkungan kumuh, banjir, sanitasi buruk, akses dasar tak tersedia, negara baru menuntaskan separuh pekerjaan. Separuh lagi adalah martabat.
Ketujuh, FINANCE.
Akad bukan garis akhir. Akad adalah awal kewajiban—negara, bank, pengembang, dan penerima manfaat sama-sama terikat janji. Karena itu setiap rupiah subsidi wajib punya jejak audit: siapa penerimanya, di mana rumahnya, siapa pengembangnya, siapa banknya, berapa subsidinya, dan apa hasil akhirnya.
Kedelapan, DELIVER—Ketika Pengembang Culas Harus Disebut Namanya.
Rumah harus benar-benar diserahterimakan dalam kondisi sebagaimana dijanjikan—bukan versi yang dikompromikan diam-diam demi margin. Praktik lama yang sudah jadi rahasia umum di sektor ini tak boleh terus dibiarkan senyap: spesifikasi bangunan yang disunat, material yang diturunkan kualitasnya tanpa sepengetahuan pembeli, hingga mark-up harga rumah subsidi yang dikongkalikongkan dengan oknum penilai. FLPP 2.0 harus membuka ruang pengaduan yang berujung sanksi administratif dan pencabutan izin bagi pengembang berulang kali melanggar—bukan sekadar teguran yang berakhir di laci arsip.
Kesembilan, OCCUPY.
Inilah tahap paling jujur. Rumah subsidi bukan barang investasi yang cukup dimiliki di atas kertas. Ia adalah tempat hidup. Jika rumah tak dihuni, dialihkan ilegal, atau disalahgunakan, sistem harus memberi sinyal bahaya—sebelum rumah kosong itu menjadi monumen kegagalan kebijakan.
Kesepuluh, MONITOR.
Sistem FLPP harus berubah dari pemeriksaan setelah masalah meledak, menjadi manajemen risiko sebelum masalah membesar. Mencegah, bukan mengurus jenazah kebijakan.
Kesebelas, OUTCOME.
Inilah perubahan paling penting, paling menantang kemapanan. Ukuran keberhasilan FLPP tak boleh berhenti pada jumlah unit. Negara harus bertanya lebih dalam: Apakah keluarga benar-benar tinggal? Apakah beban biaya rumah terjangkau? Apakah lingkungan lebih sehat? Apakah rumah memberi stabilitas bagi pekerjaan, pendidikan anak, kesehatan, mobilitas sosial?
Jika jawabannya tidak, maka angka penyaluran yang tinggi sesungguhnya belum menyelesaikan apa pun—ia hanya menunda pengakuan atas kegagalan.
Kedua belas, LEARN.
Setiap tahun sistem harus belajar—dari data, pengaduan, audit, keterhunian, kegagalan proyek, performa bank dan pengembang, dan dari kondisi nyata penerima manfaat. Kebijakan yang tak mau belajar adalah kebijakan yang memilih buta.
Bukan Dua Belas Meja, Satu Rantai Tanggung Jawab
Inilah racikan FLPP 2.0 ASRI. Bukan cuma dua belas aplikasi. Bukan dua belas meja birokrasi yang saling lempar tanggung jawab. Melainkan satu rantai pertanggungjawaban.
Satu orang. Satu rumah. Satu pembiayaan. Satu subsidi. Satu jejak audit. Satu tujuan: kehidupan yang lebih layak.
Dalam negara kesejahteraan perumahan, APBN tidak boleh sekadar membeli unit rumah. APBN harus membeli hasil pembangunan manusia.
Rumah adalah tangga pertama kehidupan.
Dari rumah yang layak, lahir rasa aman.
Dari rasa aman, tumbuh produktivitas.
Dari produktivitas, terbuka mobilitas sosial. Dan dari mobilitas sosial, kesejahteraan menjadi mungkin—bukan janji kampanye, tapi tangga yang benar-benar bisa dipijak.
Cahaya Harus Menyoroti Siapa yang Bersembunyi di Gelap
Maka sudah tiba waktunya penyelenggaraan FLPP berhenti bertanya sempit: “Berapa rumah yang sudah disalurkan?”
Dan mulai bertanya secara radikal: “Berapa kehidupan MBR yang benar-benar kita naikkan derajat kelayakannya?”
Di situlah subsidi berhenti menjadi sekadar belanja negara, dan berubah menjadi pemenuhan hak konstitusional atas hunian yang layak—amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang tak boleh ditawar, apalagi direduksi jadi barisan statistik gontai dalam laporan kinerja.
Tetapi hak konstitusional tidak akan pernah tertunai hanya dengan SOP yang rapi berjejer di atas kertas. Ia butuh keberanian menyebut siapa yang selama ini diam-diam diuntungkan oleh sistem yang longgar: bank yang mengejar target tanpa verifikasi sungguh-sungguh, pengembang yang menyunat spesifikasi demi margin, dan birokrasi yang nyaman dengan kecepatan penyaluran ketimbang kualitas hasil.
Beleids FLPP 2.0 ASRI tidak akan berarti apa-apa jika hanya jadi kerangka administratif tanpa keberanian menindak aktor-aktor itu.
Inilah selusin anak tangga menuju kehidupan yang lebih layak, bukan sekadar rumah yang layak. Tangga menuju Housing Welfare State —negara yang mengukur kemajuannya bukan dari berapa banyak dinding yang berdiri, tapi dari berapa banyak martabat yang tegak, dan berapa banyak pelanggar yang akhirnya dimintai pertanggungjawaban.
Tabik.
Penulis : Adv. Muhammad Joni, S.H., M.H., Sekretaris Dewan Pakar The Housing and Urban Development (HUD) Institute.
