Propertynbank.com – Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus pembiayaan usaha. Melalui sinergi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta perbankan, program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP) terus didorong agar semakin mudah diakses masyarakat.
Kolaborasi tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Wilayah Jakarta di Gelanggang Jakarta Timur. Kegiatan ini menjadi ajang edukasi mengenai pembiayaan rumah subsidi dan kredit bagi pelaku usaha, sekaligus memperkuat dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, hingga 10 September 2026, penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 147.871 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp18,4 triliun. Realisasi tersebut merupakan bagian dari target FLPP tahun 2026 sebanyak 350.000 unit rumah.
“Target 350.000 rumah subsidi tahun ini harus kita capai bersama. Saya mengajak seluruh ekosistem perumahan untuk memperkuat kolaborasi dan mempercepat penyaluran,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
FLPP Tawarkan Tenor hingga 40 Tahun
Dalam sosialisasi tersebut, Direktur Kerja Sama dan Kebijakan Pembiayaan BP Tapera Alfian Arif memaparkan sejumlah ketentuan dan kemudahan KPR Sejahtera FLPP. Salah satunya pilihan tenor pembiayaan hingga maksimal 40 tahun.
Tenor tersebut merupakan batas maksimal, sehingga masyarakat tetap dapat memilih jangka waktu yang lebih pendek sesuai kemampuan finansial dan ketentuan pembiayaan.
BP Tapera juga memberikan pemahaman mengenai persyaratan penerima manfaat, termasuk ketentuan kepemilikan rumah pertama dan batas penghasilan berdasarkan zonasi.
Masyarakat juga didorong memanfaatkan kanal digital untuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan rumah subsidi. Langkah ini diharapkan memudahkan calon konsumen menemukan hunian yang sesuai kebutuhan sekaligus kemampuan membayar cicilan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, program pemerintah harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dengan proses yang mudah, murah, cepat, dan tidak memberatkan. Menurutnya, kemudahan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat masyarakat memiliki rumah.
Dalam kegiatan tersebut, Maruarar bahkan mengajak peserta yang belum memiliki rumah untuk langsung mencari informasi rumah subsidi melalui telepon genggam. Jajaran BP Tapera turut mendampingi peserta sebagai bagian dari edukasi praktis mengenai akses hunian bersubsidi.
BRI Perkuat Penyaluran FLPP
Dari sisi perbankan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi salah satu bank penyalur KPR Sejahtera FLPP yang turut memperkuat akses pembiayaan masyarakat.
Hingga 10 September 2026, BRI telah merealisasikan 16.405 unit KPR Sejahtera FLPP dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,06 triliun.
Dalam kegiatan yang diikuti lebih dari 390 peserta dari kalangan UMKM, pedagang toko bangunan, kontraktor, dan pengembang tersebut, BRI juga memberikan edukasi mengenai akses pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan calon debitur.
Kehadiran BRI menunjukkan bahwa perbankan memiliki peran strategis dalam mempertemukan kebijakan pembiayaan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, khususnya dalam memperluas akses terhadap rumah subsidi.
BNI Dorong KPP untuk Pelaku UMKM
Sementara itu, penguatan Kredit Program Perumahan (KPP) turut dilakukan melalui kolaborasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.
Program tersebut dibahas dalam Sosialisasi KPP dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar BNI di Gedung Graha Jalapuspita, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Direktur Kementerian PKP Bukhori Sirait menjelaskan, KPP ditujukan terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM melalui akses kredit dengan suku bunga khusus yang lebih terjangkau.
“KPP hadir untuk membantu masyarakat kecil dan pelaku UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang lebih terjangkau, sehingga usaha dapat berkembang sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujar Bukhori.
KPP diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan untuk mendukung aktivitas usaha, tetapi juga dapat memperkuat ekosistem perumahan melalui keterlibatan pelaku usaha yang bergerak di berbagai sektor pendukung.
BP Tapera Dorong Pembiayaan Rumah
Kepala Divisi Pemasaran Rumah Tapak Wilayah Tengah BP Tapera Mungki Indriati Pratiwi mengatakan, KPR FLPP terus dikembangkan agar dapat menjangkau lebih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Selain tenor hingga 40 tahun untuk membantu menekan besaran cicilan, FLPP juga dapat membiayai kepemilikan rumah susun. Skema ini dinilai relevan bagi masyarakat yang bekerja di kawasan perkotaan seperti Jakarta, Tangerang, dan Depok.
“Dengan tenor hingga 40 tahun, KPR FLPP diharapkan semakin inklusif dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” kata Mungki.
Sinergi BP Tapera, Kementerian PKP, BRI dan BNI, serta seluruh pelaku ekosistem perumahan menjadi bagian dari upaya mempercepat penyaluran pembiayaan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian.
Dengan menggabungkan dukungan KPR FLPP untuk kepemilikan rumah dan KPP untuk penguatan pembiayaan ekonomi rakyat, pemerintah berharap program perumahan tidak hanya mampu mengurangi backlog hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Kolaborasi tersebut sekaligus menjadi langkah strategis untuk mengejar target 350.000 rumah subsidi pada 2026 dan mendukung percepatan pencapaian Program 3 Juta Rumah.
