Propertynbank.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus memperkuat sinergi dengan asosiasi pengembang, pemerintah daerah, perbankan, dan instansi pertanahan untuk mempercepat realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu strategi penting BP Tapera dalam mengejar target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah pada 2026. Selain meningkatkan kapasitas penyaluran pembiayaan, langkah ini juga diarahkan untuk mengurai berbagai hambatan teknis yang selama ini memengaruhi percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa berdasarkan data dashboard BP Tapera, realisasi FLPP nasional pada 2026 telah mencapai 187.655 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp23,4 triliun. Capaian tersebut setara 53,62% dari target tahunan sebanyak 350.000 unit.
Dari total realisasi tersebut, pengembang yang tergabung dalam asosiasi Real Estat Indonesia (REI) berkontribusi sebanyak 78.897 unit dengan nilai pembiayaan mencapai Rp9,8 triliun. Angka tersebut setara 42,04% dari total penyaluran FLPP nasional.
Kontribusi ini memperlihatkan besarnya peran REI sebagai salah satu mitra strategis BP Tapera dalam memperluas akses kepemilikan rumah subsidi. Karena itu, BP Tapera berharap kerja sama dengan asosiasi pengembang dapat terus ditingkatkan, terutama dalam mengoptimalkan penyaluran pada sisa tahun anggaran 2026.
Untuk Provinsi Banten, realisasi FLPP tercatat sebanyak 11.913 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp1,5 triliun. Dari target 22.000 unit yang ditetapkan untuk wilayah tersebut, pencapaiannya telah mencapai 54,15%.
Heru berharap Banten dapat meningkatkan kontribusinya dan mengejar posisi tiga besar provinsi dengan penyaluran rumah subsidi tertinggi secara nasional. Menurutnya, pencapaian tersebut membutuhkan dukungan seluruh ekosistem perumahan, mulai dari pengembang, perbankan hingga pemerintah daerah.
Perizinan dan Pertanahan Jadi Kunci Percepatan
Heru menegaskan, percepatan penyaluran rumah subsidi tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan kuota pembiayaan. Kesiapan proyek perumahan, kelancaran perizinan, kepastian status tanah, serta proses pembiayaan harus berjalan beriringan agar rumah yang dibangun dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Karena itu, BP Tapera mendorong pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk turut berperan aktif menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pembangunan perumahan subsidi.
“Jangan sampai ada bottleneck di level teknis, yang itu kemudian tidak terselesaikan,” ujar Heru dalam Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD REI Banten di Hotel Aston Serang, Senin (26/10).
Ia menjelaskan, BP Tapera secara aktif melakukan kunjungan ke berbagai provinsi dan kota untuk berdialog dengan asosiasi pengembang serta perbankan. Langkah tersebut dilakukan guna mengidentifikasi persoalan yang dihadapi di lapangan sekaligus mencari solusi bersama dengan instansi terkait.
Menurut Heru, persoalan perizinan dan pertanahan merupakan aspek mendasar yang harus diselesaikan sejak awal. Sebab, hambatan pada tahap persiapan lahan dan pembangunan dapat berdampak langsung terhadap proses pembiayaan serta realisasi akad KPR subsidi.
“Kalau permasalahan perizinan, permasalahan pertanahan bisa clear, tentu akan lebih gas pol lagi pencapaian rumah subsidi di tahun ini,” tuturnya.
BP Tapera Dorong Hunian Subsidi Berkualitas
Selain mengejar target kuantitas, BP Tapera juga menekankan pentingnya menjaga kualitas rumah subsidi. Pengembang tidak hanya dituntut mempercepat pembangunan, tetapi juga memastikan hunian memiliki legalitas yang jelas, kualitas bangunan yang baik, serta didukung prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang memadai.
Hal ini penting agar program FLPP tidak sekadar meningkatkan angka kepemilikan rumah, tetapi benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan nyaman.
Sementara itu, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menilai pembangunan perumahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan dukungan REI terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu agenda pemerintah. “Rumah adalah indikator kesejahteraan,” ujar Joko.
Senada, Gubernur Banten Andra Soni mengajak pengembang untuk mengoptimalkan potensi daerah menjadi pembangunan perumahan yang nyata. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen dengan menyediakan hunian yang sehat dan layak.
Penguatan kolaborasi antara BP Tapera, REI, pemerintah daerah, perbankan, dan instansi pertanahan diharapkan menjadi pengungkit percepatan program perumahan nasional. Dengan semakin terintegrasinya proses penyediaan lahan, perizinan, pembangunan, hingga pembiayaan, target penyaluran FLPP 2026 diharapkan dapat terus ditingkatkan sekaligus memperluas kesempatan MBR memiliki rumah pertama.
